Jakarta, gatra.net - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengatakan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 masih mengalami permasalahan berulang. Pasalnya, penyerapan anggaran PEN masih berada di angka 25,1% yang dinilai cukup rendah.

 

Oleh karena itu, Kamrussamad meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menyampaikan perubahan skenario PEN dalam sidang kabinet. Menurutnya, skenario PEN seharusnya diubah dengan menjadikan pemerintah daerah sebagai lokomotif utama.

 

Menkeu telah berhasil menciptakan ruang fiskal yang lebar dalam perubahan postur APBN 2020. Tapi menjadi sia-sia jika serapan anggaran tidak optimal. Pemda bisa menjangkau UMKM, bisa penetrasi  perlindungan sosial,  bisa menahan laju penurunan daya beli, problem pemda tidak punya dana karena refocusing dan realokasi. Saya kira Menkeu Perlu mempertimbangkan hal tersebut, katanya dalam rapat Evaluasi PEN di DPR RI, Senin (24/8).

 

Selain itu, Kamrussamad juga menyebut, untuk penyaluran dana PEN melalui perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu menyajikan dana penerima modal kerja baru. Tujuannya, agar dapat diketahui persentase jumlah nasabah lama dan nasabah baru.

 

Karena semua sektor bisnis terdampak, semua klaster terdampak. Jika hanya menggunakan data nasabah lama maka harus kita evaluasi, ucapnya.

Bahkan, lanjutnya, di sektor kesehatan yang penyerapannya baru mencapai 13,98%, sebaiknya dilakukan perubahan skema. Salah satunya dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan tes swab PCR.

"Bukan hanya pasien, tapi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bisa ditentukan demarkasi mana warga yang bisa beraktifitas ekonomi di luar rumah, mana yang harus isolasi," ujarnya.