Kabar bohong (hoax) menjadi salah satu ancaman menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Jawa Tengah. Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak sekarang. Patroli media sosial menjadi salah satu cara efektif.

Polda Jawa Tengah bakal mengintensifkan patroli di media sosial menjelang penyelanggaran Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang. Langkah itu dilakukan demi mengantisipasi adanya unggahan ujaran kebencian, hasutan, maupun kabar bohong.

Semua satuan, seperti Intel, Humas, dan Reskrim akan melakukan patroli siber. Termasuk memonitor kegiatan-kegiatan baik di media sosial, media online, media televisi, hingga cetak.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna mengatakan, demi kelancaran Pilkada serentak, Polda Jawa Tengah akan menerjunkan dua per tiga kekuatan personelnya. "Dalam pengamanan Pilkada serentak kami juga melibatkan aparat TNI dan dari pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Menurutnya, pengamanan ini akan dilakukan pada setiap tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon hingga pada pelantikan calon pemimpin daerah terpilih. "Kami juga akan menerjunkan anggota di masing-masing TPS. Untuk TPS yang sangat rawan akan dikawal dua polisi untuk satu TPS. Kemudian, untuk TPS kategori rawan, dua polisi mengamankan dua TPS. Terakhir, untuk TPS yang terbilang aman, dua polisi mengawal lima TPS," ucapnya.

Kapolres Wonosobo AKBP Fannky Sugiharto mengatakan, pihaknya mulai memetakan berbagai potensi kerawanan dalam Pilkada Wonosobo 2020. Sehingga pelaksanaan pesta demokrasi nanti bisa berjalan aman dan lancar. "Kita sudah mulai deteksi dini potensi kerawanan di Pilkada," katanya.

Deteksi dini juga dilakukan agar bila ada permasalahan di masyarakat saat ini, misal potensi konflik horisontal, bisa diselesaikan secepat mungkin agar tak berimbas pada pelaksanaan Pilkada.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti potensi pelanggaran pidana selama Pilkada, misal black campaign serta money politic. Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menghindari praktek semacam itu. Selain melanggar hukum, hal itu juga akan membodohi masyarakat dalam aspek demokrasi. Imbauan juga ia tegaskan pada anggota Polri, ASN, serta unsur lain yang tak mempunyai hak pilih, agar tetap netral dalam Pilkada. "TNI-Polri wajib netral. Silahkan saja nanti siapa yang menang akan kita dukung sebagai pemerintahan yang sah," tegasnya.

Sementara itu, puluhan anak muda yang tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Sukoharjo Bersatu menggelar aksi deklarasi dan pernyataan sikap menjelang Pilkada serentak 2020. Dalam aksi tersebut terdapat lima poin pernyataan sikap. Pratiknyo selaku koordinator aksi menyatakan, kaum muda Sukoharjo tidak mau hanya jadi komoditi politik, tidak akan bisa di adu domba dan dipecah belah. "Kaum muda Sukoharjo, tidak akan terprovokasi oleh pihak manapun atau berita-berita hoax yang memperkeruh Pilkada atau suasana Sukoharjo," terangnya.

Menurutnya, meskipun berbeda pilihan, namun anak muda Sukoharjo akan tetap bersatu dan akan mengakui siapapun pemimpin yang akan terpilih dalam pilkada nanti. Pasalnya jika kaum muda Sukoharjo dijadikan komoditi politik, maka ia lebih baik berkomunikasi dengan para kandidat setelah pilkada selesai. Muh Slamet