Pekanbaru,gatra.net - Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Ustad Zulhusni Domo, berharap umat Islam di Riau lebih aktif di sektor ekonomi, tanpa menepikan bidang-bidang lainnya.

Husni mengatakan jika umat Islam dapat lebih giat disektor ekonomi, maka kemunculan pengusaha dari kalangan umat muslim dapat menjadi pijakan untuk menggerakkan sektor-sektor yang lain.

"Dari 10 orang terkaya di negeri ini versi Forbes hanya 1 orang yang muslim.  Sedangkan dari 50 orang terkaya di negeri ini hanya 6 orang yang muslim. Artinya nilai ekonomi yang ada di tangan umat Islam hanya  sekitar 8-10%. Padahal secara presentase jumlah umat Islam di Indonesia 90 persen," urainya melalui keterangan tertulis, Selasa (11/8).

Menurut Husni, dalam acara Muzakarah Ulama Internasional yang ditaja MUI Provinsi Riau, Senin, (10/8). Penekanan serupa juga diutarakan Sekjend MUI, Anwar Abas. Bahkan ulama Muhammadiyah itu berharap keinginan untuk memunculkan pengusaha muslim dapat disegerakan, sehingga akan berdampak terhadap bidang lainya terutama politik.

"Mengutip pendapat  Jefry Winters dan Noam Chomsky,  yang menjadi penentu disuatu negeri itu bukanlah para politisi, birokrat, tentara dan polisi serta lainnya, tapi orang yang menguasai sumberdaya material,  yaitu para pengusaha dan orang-orang superkaya di negara  itu. Ini sangat berpengaruh, terutama saat politik transaksional kentara di negeri ini,  dimana untuk menjadi Walikota, Bupati , Gubernur, anggota DPR dan Presiden jelas memerlukan dana yang sangat besar,"tekannya.

Oleh karena itu MUI Riau berpesan agar umat muslim di Riau dapat bersatu menggarap sektor ekonomi, dengan begitu upaya menghadirkan lebih banyak pengusaha muslim dapat terbantu. Meski begitu ustad Husni menegaskan, bersatunya umat muslim, bukan untuk mengecilkan pengusaha yang sudah besar, tapi membesarkan pengusaha yang masih kecil. Hanya saja, upaya tersebut perlu mendapat sokongan dari pembuat regulasi.

"Tidak seperti yang ada hari ini dimana banyak undang-undang dan peraturan serta kebijakan  yang berpihak kepada usaha besar  dan sangat tidak berpihak kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," tekannya.