Semarang, gatra.net- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengingatkan para pejabat administrator, pengawas, dan fungsional eselon III dan IV yang baru dilantik menjaga integritas serta jangan mudah tergoda hadiah-hadiah.

Peringatan ini disampaikan Ganjar saat melantik 511 pekabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (7/8). Jalannya pelantikan yang dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen dengan menerapkan protokol kesehatan dilakukan secara virtual.

Sebanyak 507 pejabat yang dilantik mengikuti prosesi pelantikan melalui aplikasi Zoom yang ditempatkan di kantornya masing-masing.

Ganjar menyatakan, sebagai pejabat birokrasi ada pertanggungjawaban keuangan rakyat dan negara sehingga jangan main-maing. “Saya peringatkan semuanya, karena kemudahan-kemudahan ini akan mendorong orang untuk kolusi dan korupsi,” katanya.

Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Ganjar juga berpesan untuk selalu menjaga kesehatan dan saling mengontrol sehingga tidak ada lagi kluster-kluster Covid-19 perkantoran di Jateng.

Pemprov Jateng bersama instansi terkait akan terus menangani penyebaran virus corona dan tidak akan berhenti melakukan tes kepada warga guna mencegah penularan Covid-19.

Lebih lanjut Ganjar menyatakan, program Jogo Tonggo sudah jalan, maka sekarang ditingkatkan Jogo Kerjo di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Jogo Kerjo tidak hanya menyangkut penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 di lingkungan perkantoran, namun juga terkait ekonomi dan sektor lainnya.

Oleh karenya semua OPD di lingkungan Pemprov Jateng ikut membangkitkan ekonomi dengan mempercepat penyerapan anggaran sehingga perekonomian Jateng menggelinding dan pertumbuhan ekonomi kembali meningkat.

“Kami minta para pejabat yang dilantik terus mengontrol anak buahnya. Termasuk program yang berhubungan dengan masyarakat, dunia usaha, serta keagamaan,” pinta Ganjar.

Kepada para aparatur sipil negara (ASN) Ganjar mendorong untuk membeli produk-produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk kebutuhan sehari-hari di warung-warung tetangga, serta berbelanja produk karya pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Para OPD saya dorong membeli produk UMKM untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau bingung datanya dari mana bisa meminta kepada Dinas Koperasi dan UMKM. Saya tidak hentinya mengajak ASN dan warga untuk membeli produk teman sendiri dan berbelanja di warung tetangga,” harap Ganjar.