Sejumlah kendala muncul jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Keterbatasan jaringan akses internet di beberapa titik bakal menghambat tahapan-tahapan yang dijalankan penyelenggara Pemilu. Kondisi yang turut menjadi bagian kerawanan Pilkada.

Sebelum Covid-19 muncul, keterbatasan jaringan internet tak menjadi masalah. Namun setelah Covid-19 muncul, hal itu menjadi permasalahan. Sebab pendekatan tahapan Pilkada banyak menggunakan teknologi informasi.

Berdasar Indeks Kerawanan Pemilu, Wonosobo masuk dalam kategori sedang. Namun setelah pandemi ini, berdasar parameter nasional, khusus untuk jaringan infrastruktur khususnya akses internet, indikator kerawanan masuk kategori cukup tinggi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonosobo Sumali Ibnu Chamid mengakui, dalam beberapa tahapan Pilkada 2020 ini, membutuhkan konektivitas tinggi. “Jaringan internet merupakan infrastruktur penting untuk mengirimkan informasi data secara cepat. Termasuk untuk streaming ataupun virtual meeting,” ujarnya.

Dari pemetaan yang dilakukan, sebutnya, sebanyak 10 dari 265 desa di Wonosobo yang sinyal internetnya kurang bagus atau tak memadai untuk konektivitas internet tinggi. Desa-desa tersebut tersebar di beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Kalibawang empat desa dan di Kecamatan Garung dan Kepil masing-masing dua desa.

Menurutnya, pemerataan jaringan ini perlu, sebab prinsip dalam tahapan-tahapan dalam pemilu adalah keserentakan. Solusinya, untuk sosialisasi atau rapat virtual di wilayah-wilayah yang terkendala jaringan, mereka mesti ke kantor kecamatan atau ke desa tetangga yang mempunyai jaringan internet memadai. "Kita akan berkoordinasi dengan Kominfo, sebab ini termasuk fasilitas publik," ujarnya.

Pelaksanaan pilkada serentak di Kota Pekalongan, Jawa Tengah tidak hanya terancam batal digelar di tengah pandemi Covid-19, tapi juga dikhawatirkan oleh terjangan banjir rob. Sedikitnya ada 100 TPS yang rawan digenangi rob.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan Rahmi Rosyada Thoha mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemetaan TPS-TPS yang rawan banjir rob pada pilkada Desember 2020 mendatang.

"Selain harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, kami juga harus mengantisipasi bencana alam rob yang sering melanda sejumlah wilayah Kota Pekalongan. Apalagi pilkada digelar di bulan Desember," kata Rahmi.

Menurut Rahmi, berdasarkan pemetaan, dari total 593 TPS, terdapat 100 TPS di empat kecamatan yang rawan rob sehingga harus dilakukan langkah antisipasi. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Utara. Disusul Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan.

"Ada 100 TPS kita akan perlakukan khusus. Pendirian TPS kita siapkan anggaran untuk menyewa panggung. Jadi ketika banjir karena rob maupun hujan tetap bisa melaksanakan, tidak ada kendala," ujar Rahmi.

Rahmi mengatakan, jumlah TPS pada pilkada bertambah 93 dari sebelumnya 500 TPS. Hal ini karena pilkada digelar di masa pandemi Covid-19. Menurutnya, penambahan itu dilakukan setelah ada ketentuan baru bahwa jumlah pemilih di satu TPS tidak boleh lebih dari 500 orang untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Ketentuan yang baru satu TPS jumlah pemilih tak boleh lebih dari 500 orang supaya tidak terlalu banyak orang berkerumun. Di sisi lain, ada ketentuan TPS juga tidak boleh memecah RT agar tidak menyulitkan pemilih," kata Rahmi. Muh Slamet