Pekanbaru, gatra.net - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut dapat menunjukan kinerja yang lebih dari biasanya pada pilkada serentak 2020. Hal itu diungkapkan pengamat politik Ray Rangkuti.

Dihubungi dari Pekanbaru, Kamis (2/3), Direktur Lingkar Madani itu mengatakan, selama ini Bawaslu baik pusat dan daerah cenderung mengatasi persoalan yang ecek-ecek.

"Jangan lagi sekedar penertiban alat peraga kampanye, atau sebatas pengungkapan politik uang, itu masih ecek-ecek," sebutnya kepada gatra.net.

Ray berharap Bawaslu dapat melakukan pengawasan pada transaksi keluar masuk keuangan peserta pilkada. Menurutnya, selama ini pengawas pemilu cenderung hanya mengamati uang keluar peserta pemilu.

"Uang keluar itu mudah untuk diamati, itu jatuhnya politik uang. Tapi uang masuk itu juga harus diawasi, agar sumber dana kampanyenya jelas," imbuhnya.

Terkait politik uang, Ray menilai efek tindakan tersebut masih berada dibawah politik identitas. Oleh sebab itu, dia berharap Bawaslu meningkatkan peranya dalam mengawasi penggunaan politik identitas oleh peserta pilkada 2020. Terlebih gelaran pilkada berlangsung di 207 wilayah.

"Kalau politik uang itu efeknya hanya skala lokal, karena uang itu hanya disebar di area tertentu. Tapi kalau politik identitas itu bisa merambat kemana-mana, seperti politik identitas pada pilkada DKI 2017 pengaruhnya bisa meghampiri wilayah lainya," imbuhnya.

Perlu diketahui, di Riau sendiri bakal digelar 9 pilkada untuk level kabupaten/kota.