Jawa Tengah menjadi provinsi kedua yang dikunjungi Presiden Joko Widodo di tengah kemunculan pandemi Covid-19. Banyak sinyal yang dia sampaikan, dalam kunjungan ke daerah tersebut, usai presiden jengkel dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juni 2020.

Di Jawa Tengah, Jokowi meminta gubernur, bupati/wali kota segera mengeluarkan anggaran berkaitan dengan kesehatan dan belanja bantuan sosial. Menurutnya, hal ini menyangkut peredaran uang di masyarakat.

Pernyataan ini menjadi penegas, Jokowi langsung meminta jajaran eksekutif di tingkat daerah untuk terus bergerak. Sebelumnya, dalam sidang kabinet, Jokwi mengingatkan belanja-belanja di kementerian. Dia melihat laporan masih biasa-biasa saja.

Jokowi juga meminta kementerian untuk tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan, Jokowi siap membuat peraturan presiden (Perpres) jika memang dibutuhkan. Kecewa berat Jokowi, salah satunya pada bidang anggaran kesehatan. Dari anggaran Rp75 triliun, baru terserap 1,35 %.

Selain itu, Jokowi juga meminta bantuan sosial (bansos) yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Dia menegaskan, kondisi ini merupakan extra ordinary, sehingga seharusnya sudah 100 %.

Di Gedung Gradika Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan Kota Semarang, Selasa (30/6), Jokowi juga meminta agar belanja bansos segera dikeluarkan, karena penting agar social safety nett bagi warga terpenuhi terutama yang memang terkena dampak dari Covid-19.

Demikian pula berkaitan dengan anggaran untuk stimulus ekonomi, terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menangah (UKM) supaya disiapkan. Untuk anggaran UKM, menurut Jokowi, dilakukan berlapis dari mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota menyiapkan supaya tidak ada yang tercecer. “Tiga hal ini (anggaran kesehatan, belanja bansos, dan stimulus UKM segera keluarkan dari APBD agar peredaran uang di masyarakat semakin besar,” ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan, dirinya sudah memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar mengeluarkan belanja-belanja yang ada dan akan dipantau setiap hari. Menurut mantan wali kota Solo ini, setiap hari akan mengetahui dana di kementerian, dana di lembaga sudah keluar berapa persen.

“Kalau masih rendah saya telepon langsung, saya tegur langsung menterinya atau kepala lembaganya karena memang jangan biarkan uang yang beredar semakin kering atau semakin sedikit. Harus terus belanja-belanja itu agar peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak,” jelas Jokowi.

Terkait penanganan Covid-19, Jokowi menyatakan strategi intervensi berbasis lokal yang paling efektif dengan melakukan karantina atau mengisolasi di tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kampung atau desa.

Strategi lokasi ini menurutnya, lebih efektif daripada mengarantina kota atau kabupaten sehingga diharapkan bisa diterapkan untuk menurunkan Covid-19. “Saya sangat berterima kasih atas kerja keras seluruh jajaran di Jateng. Saya akan melihat dalam bulan Juli mendatang kasus Covid-19 di Jateng turun dan bisa betul-betul hilang sehingga perekonomian bisa kembali normal,” harap Jokowi.

Menurut Presiden, ancaman Covid-19 masih tinggi, kondisinya masih berubah-ubah, sangat dinamis sehingga harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua. “Inilah kita harus hati-hati mengelola dan memanajemeni krisis agar urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan,” ujar Jokowi.

Sementara itu, gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, langkah penanganan yang dilakukan, adalah membentuk koordinator wilayah (korwil) di enam eks keresidenan di Jateng. Langkah ini untuk mendorong penemuan kasus di kabupaten dan kota dengan metode contact tracing, screening, swab, dan pengiriman spesimen secara masif.

“Pembentukan enam korwil ini juga untuk mendorong tata kelola laboratorium terkait penerimaan spesimen, pemeriksaan, dan penyampaian hasil,” tandasnya. Muh Slamet