Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada desember 2020 membuat sejumlah daerah kelabakan. Mereka tak sanggup lagi untuk menyuplai anggaran yang akan semakin membengkak. Mereka pun mengirimkan sinyal menyerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp11,1 miliar untuk Pilkada akhir tahun ini. Pemkot Solo pun dengan tegas, sudah tidak memiliki alokasi untuk membantu penyelenggara Pilkada. Bahkan, Pemkot Solo sepakat jika Pilkada digelar pada tahun 2021.

Selama ini, anggaran Pemkot Solo mayoritas dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Sehingga jika ada kebutuhan anggaran tambahan untuk Pilkada, Pemkot menyarankan agar KPU meminta anggaran ke pusat.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan, dengan penyelenggaraan Pilkada yang mengedepankan protokol kesehatan menyebabkan anggaran membengkak. Bahkan kenaikannya dua kali lipat dari anggaran Pilkada pada umumnya. "Kami tidak bisa memenuhi anggaran yang diminta KPU. Makanya sekalian dilaksanakan tahun depan saja," katanya, Senin (29/6).

Untuk pelaksanaan Pilkada, sudah dianggarkan Rp15 miliar. Namun karena pandemi Covid-19 ini mewajibkan adanya penerapan protokol kesehatan, anggaran bertambah Rp11,1 miliar lagi. "Ya kalau takut terpapar Covid-19, ya harusnya ditunda saja," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Rudy ini mengaku Pemkot Solo sudah tidak memiliki anggaran lagi. Sedangkan ada kebutuhan lainnya yang mendesak dan harus dibayarkan. "Ada kepentingan yang lebih mendesak, misalnya bayar BPJS bagi yang ditanggung Pemkot," ucapnya.

Dengan adanya penundaan, menurut Rudy tidak akan merugikan bagi pasangan calon (Paslon) yang menjadi peserta Pilkada. Sebab masa baktinya akan dihitung mulai dari mereka dilantik. “Lebih baik ya ditunda saja biar aman. Lihat saja, penambahan pasien covid-19 mencapai 1.000 orang per harinya," ucapnya.

Meski masih dibayangi pandemi Covid-19, Bupati Semarang Mundjirin mengimbau warga untuk tidak takut menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara Pilkada tanggal 9 Desember mendatang.

Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara pilkada akan menyiapkan protokol kesehatan secara ketat saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Masyarakat jangan takut memilih. KPU telah menyiapkan rencana protokol kesehatan di seluruh TPS,” katanya.

Dikatakan Mundjirin, Pemkab Semarang dan KPU berkomitmen memberikan jaminan kesehatan dan keamanan bagi pemilih. Caranya dengan menerapkan skenario protokol kesehatan bagi semua pemangku kepentingan pilkada saat menjalankan tugas.

Sementara itu ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi berharap partisipasi pemilih pada pilkada mendatang akan tetap tinggi. Dia mentargetkan tingkat partisipasi di angka 80 % untuk menunjukkan bukti Pilkada yang bermutu. “Kami akan terus melakukan sosialisasi pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini. Harapannya tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih akan tetap tinggi,” tegasnya.

Pada pilkada 9 Desember mendatang, KPU merencanakan protokol kesehatan secara ketat di semua TPS. Selain penambahan jumlah TPS dari sebelumnya 2.013 TPS menjadi 2.249 TPS, KPU juga berencana membekali para anggota KPPS dengan alat pelindung diri (APD) seperti masker, face shield dan menyediakan fasilitas pembersih tangan. Penambahan jumlah TPS dilakukan untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah menghindari terjadinya kerumunan massa. Muh Slamet