Home Kesehatan MenkoPMK dan Menkes Tinjau Kesiapan Layanan RSHS di Masa AKB

MenkoPMK dan Menkes Tinjau Kesiapan Layanan RSHS di Masa AKB

Bandung, gatra.net - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy bersama Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto meninjau kesiapan layanan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB), Sabtu (20/6). 

Mengetahui kondisi kasus Covid-19 di RSHS yang semakin menurun, Muhadjir Effendy menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jawa Barat serta RSHS yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi pasien Covid-19 dan atas kesiapan layanan rumah sakit dalam menghadapi AKB.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama RSHS, dr. R. Nina Susana Dewi, mengatakan saat ini pasien yang dirawat di RSHS berjumlah 20 orang dan yang masih positif Covid-19 sebanyak 4 orang. 

Nina juga memastikan seluruh petugas kesehatan RSHS saat ini tidak ada yang tertular Covid-19 dari pasien yang dilayani di RSHS.

Mengenai pelayanan di masa AKB, RSHS telah memberlakukan zoning area rumah sakit (zona hijau, zona kuning, zona merah). Protokol Kesehatan AKB-pun selalu disosialisasikan dan diterapkan.

"Diantaranya selalu memakai masker, selalu menjaga kebersihan tangan, melakukan pemeriksaan suhu, waspada dan pahami rambu-rambu keselamatan dan kesehatan serta melakukan physical distancing (jaga jarak) 1-2 meter," ucap Nina. 

Hal lain yang menjadi perhatian adalah perkembangan dalam pelayanan Covid-19 yang termutakhir yaitu Terapi Plasma Konvalesen. Terapi Plasma Konvalesen merupakan pemberian plasma dari donor pasien Covid-19 yang telah sembuh kepada pasien yang masih dinyatakan positif Covid-19. 

"Hal ini merupakan inovasi pelayanan untuk mempercepat kesembuhan pasien Covid-19 yang tengah di kembangkan di lebih dari 20 RS di Indonesia termasuk di RSHS," tambah dia. 

Terkait terapi ini, Menkes Terawan Agus Putranto sangat mendukung untuk dilaksanakan demi percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Kemenkes sangat mendukung terapi ini baik dari sisi kebijakan maupun sarananya yang relatif membutuhkan biaya cukup tinggi.

141