Fasilitas gratis kembali disiapkan bagi para anggota DPRD Karanganyar, Jawa Tengah. Ada usulan anggaran dari Sekretariat DPRD setempat untuk melakukan tes cepat bagi para wakil rakyat. Perlu diawasi, karena masih banyak rakyat sebenarnya yang terkena imbas pandemi.

Anggaran itu diusulkan dalam APBD Perubahan 2020. Jika mulus, maka anggaran bisa dikeluarkan sekira September hingga Desember mendatang. Nilainya untuk masing-masing anggota sebesar Rp500 ribu. Dengan jumlah anggota dewan sebanyak 45 orang, maka anggaran awal yang dibutuhkan sekira Rp22.500.000. Dengan catatan, hasil tes menunjukkan tidak reaktif, sehingga tidak dilanjutkan dengan tes lain seperti swab.

Angkanya mungkin cukup kecil, dan tidak perlu lelang. Hanya saja, jika dibandingkan dengan masyarakat lain yang terdampak, nominal tersebut sangat berharga. Alokasinya juga bisa untuk usaha yang lebih produktif, apalagi sudah akan memasuki kehidupan normal baru.

Plt Sekretaris DPRD Karanganyar, Agus Haryanto mengatakan, usulan rapid test disampaikannya ke jajaran pimpinan DPRD. Alasan mendasar usulan itu pada perlindungan para wakil rakyat. Dikatakannya, kerja mereka tak jauh dari bertemu masyarakat. Padahal di masa pandemi Covid-19, hal itu rentan menjadi sarana penularan. "Kita usulkan dulu ke pimpinan DPRD untuk anggaran rapid test. Usulan ini agar dibawa ke pembahasan APBD perubahan 2020," katanya.

Usulan itu baru sebatas menjajaki izin pembahasan anggaran. Namun belum sampai ke kebutuhan belanjanya. Untuk sekali rapid test saja dibutuhkan biaya sekitar Rp500 ribu. Agus tak menyanggah bakal ada biaya lagi jika hasil rapid test reaktif. Maka, anggota DPRD yang reaktif dianjurkan menjalani swab. "Biaya swab lebih mahal. Belum lagi harus dirawat sampai sembuh. Perhitungan anggaran harus sampai ke situ. Tidak sekadar rapid test selesai," jelasnya.

Sementara itu, perlindungan anggota DPRD dari Covid-19 sudah diawali penataan ruang paripurna. Tiap meja dipasang penyekat dari akrilik. kemudian memberi jarak 2 meter antar meja. Penataan ruang paripurna anti Covid-19 diperuntukkan tak hanya bagi anggota DPRD. Namun juga bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas itu. "Misalnya bagi audiensi masyarakat ke Dewan. Bisa pakai ruang paripurna," katanya.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Karanganyar, Juliyatmono menegaskan, masyarakat memiliki peran penting dalam mengingatkan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam tatanan normal baru. "Harapannya, masyarakat bisa disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Masyarakat bantu pemerintah mengingatkannya. Hal-hal sederhana seperti cuci tangan pakai sabun, pakai masker dan jangan bergerombol dalam skala besar," kata Juliyatmono.

Status Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 Kabupaten Karanganyar masih aktif. Artinya, kesiap-siagaan tak boleh kendor. Pembukaan kembali kawasan PKL malam di Taman Pancasila dan alun-alun kota bukan berarti membiarkan tatanan normal baru tercerabut. Justru memberi ruang pelaku usaha mandiri memulihkan ekonomi kerakyatan. Kontrol di ruang-ruang tersebut merupakan konsekuensi logis pemberlakuan normal baru. "Banyak yang mendesak full (pelonggaran). Tapi kita menahan diri. Semua dilakukan bertahap. Harus cek dan ricek penerapan protokol kesehatan," katanya.

Terpisah, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo berencana melakukan rapid test pada pengemudi ojek online (ojol). Rapid test akan menyasar sekitar 150 orang. Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih mengatakan rencananya rapid test ini akan menyasar pengemudi kendaraan roda dua lebih banyak. Dari total 150 alat rapid test yang disediakan, 80 % nya untuk pengemudi roda dua. ”Sebab pengemudi roda dua ini lebih rentan terpapar. Makanya kami sasar rapid test,” katanya.Muh Slamet