Lingkungan Pemkab Banjarnegara heboh dengan informasi bujet Rp2,1 miliar hanya untuk pengadaan kalender Puskesmas. Legislatif mencium aroma pagu miliaran itu tidak lewat tender, inisiasi membuat pansus. Bupati Budhi Sarwono turun tangan agar bujet kalender tidak sampai bergulir menjadi blunder penganggaran.

Muncul kabar para Kepala Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara resah terkait pengadaan kalender yang proses pengadaannya dinilai janggal dan nilainya Rp 2,1 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Ismawan Setya Handoko, menilai jika proses pengadaan tidak pas sebaba tanpa proses lelang. Dia mengatakan DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami pengadaan kalender ini.

Karena itu, DPRD Banjarnegara Jawa Tengah pada Jumat (5/6) memanggil sejumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjarnegara, guna melakukan klarifikasi terkait pengadaan kalender 2020 di beberapa Puskesmas senilai Rp 2 miliar lebih.

Hasil klarifikasi menyebut, ada beberapa keterangan penting, termasuk mengerucut satu nama sebagai pengendali. Meski masih terkesan kurang transparan pada keterangan yang diperoleh.

“Termasuk dari hasil temuan sidak Komisi 4 ke sejumlah Puskesmas bulan lalu. Langkah selanjutnya akan segera membetuk pansus untuk menggali informasi pengadaan kalender ini,” kata Ismawan.

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menyatakan akan mendalami secara profesional pengadaan kalender Rp2,1 miliar yang dinilai sebagian pihak janggal lantaran anggarannya terlalu besar.

Karena menyangkut ASN di lingkungan Pemkab Banjarnegara, permasalahan ini akan didalami terlebih dahulu oleh Inspekorat Kabupaten Banjarnegara selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Tentunya kami akan mendalami secara profesional permasalahan ini, karena menyangkut ASN di lingkungan Pemkab Banjarnegara. Dan yang berwenang adalah Inspektorat selaku APIP,” katanya, Selasa (9/6).

Bupati Banjarnegara mengajak para kepala puskesmas selaku pengguna anggaran untuk berhati-hati betul menggunakan anggaran. Dia meminta agar pengguna anggaran jangan sampai salah menggunakan anggaran.

Namun begitu, bupati menegaskan, jika pengadaan kalender itu di bawah Rp200 juta bisa dengan penunjukkan langsung, tanpa ada tender. “Kalau Anda membayar dengan penunjukkan langsung, itu sudah betul. Jadi, pada prinsipnya jangan takut kalau memang sudah benar sesuai prosedur,” kata bupati.

Ketua Paguyuban Puskesmas se-Kabupaten Banjarnegara, Nurudin Arif Gunawan mengatakan pada tanggal 5 Juni 2020 dirinya diundang pimpinan DPRD Banjarnegara. Ia datang bersama Amir Fauzan, Kepala Puskesmas Madukara I.

“Setelah mendapat izin dari Kepala Dinas, saya menghadiri undangan tersebut di Dewan. Namun setelah masuk ke ruangan kami terkejut, karena sudah ada sekitar 25 anggota DPRD yang sudah menunggu,” katanya.

Nurudin mengungkapkan, di gedung DPRD, dia ditanya antara lain mengenai tugas pokok kepala Puskesmas, kemudian ditanya langsung ke masalah kalender.

“Dewan minta kami untuk kooperatif, dengan alasan teman-teman kepala Puskesmas sudah datang sebelumnya,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Banjarnegara, Indarto mengatakan para kepala puskesmas adalah bagian dari dinas kesehatan. Dia mengibaratkan hubungan itu seperti anak dan orang tua. Dan orang tua ASN di Banjarnegara adalah bupati Banjarnegara.

Dia mengaku jika sebelumnya, ada 10 kepala Puskesmas menghadap dirinya terkait proses pengadaan kalender. “Pada waktu itu kami minta tenang dulu dan jangan grasa-grusu,” ucap Sekda.

Dari klarifikasi kepala Puskesmas dengan Bupati Banjarnegara, diperoleh informasi bahwa nilai sebesar Rp2,1 miliar tersebut merupakan akumulasi dari 35 Puskesmas se-Kabupaten Banjarnegara, yang masing-masing nilainya jauh di bawah Rp200 juta sehingga bisa melalui penunjukan langsung.