Jakarta, gatra.net - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah masing-masing untuk mempersiapkan Pilkada serentak yang disepakati digelar pada 9 Desember 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Kamis (28/5), mengatakan, pihaknya meminta pemda membantu penyiapan tahapan-tahapan pilkada dengan mengutamakan protokol kesehatan demi mecegah penularan Covid-19.

"Kami minta Pemda membantu KPU dan Bawaslu daerah dalam mempersiapkan dan menyosialisasikan Pilkada yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020 dengan protokol Covid-19," katanya.

Menurut Bahtiar, pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, menjadi tantangan tersendiri, mengingat akan digelar di tengah pandemi Covid-19. Menerapkan protokol kesehatan pun merupakan keniscayaan.

Seperti diinstruksikan Presiden Joko Joko Widodo (Jokowi), lanjut Bahtiar, protokol kesehatan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak bisa ditawar lagi di era new normal demi mencegah penyebaran virus SARS CoV-2.

Adapun isi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, di antaranya wajib memakai masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air megalir, menggunaka hand sanitizer, dan menjaga jaga jarak aman (phsycal distancing).

Menurut Bahtiar, sosialisasi tentang protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada menjadi kunci dari kesuksesan pelaksananaan hajatan pesta demokrasi di masa sulit ini. Pesta demokrasi dengan protokol kesehatan, juga bagian dari salah bentuk new norma life bidang politik dalam negeri.

"Karena itu semua pihak harus saling bersinergi. Pemda harus mendukung sepenuhnya penyelenggara Pemilu, terutama menyosialisasikan kepada masyarakatnya masing-masing tentang pentingnya protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini," ujarnya dalam keterangan pers.