Pekanbaru, gatra.net - Pembagian sembako bantuan COVID-19 yang menimbulkan persoalan di kota Pekanbaru, dan menuai sorotan Lembaga Adat Melayu (LAM) kota Pekanbaru. Otoritas adat tersebut menyerukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk lebih cermat menelaah data penduduk terdampak COVID-19. 

Ketua LAM Kota Pekanbaru, Datuk Yose Saputra mengatakan, pendalaman data oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru diperlukan untuk mengurai amburadulnya pembagian sembako di kota Pekanbaru. Pasalnya pembagian yang tidak tepat sasaran dengan sendirinya merusak citra kebijakan PSBB. 

"Kebijakan sudah bagus (PSBB),cuma pelaksana teknisnya mesti didalami atau dipelajari ulang oleh Dinas Sosial datanya. Dan itu melibatkan komponen yang ada di tingkat bawah," katanya kepada gatra.net, Senin (27/4). 

Yose menambahkan saat ini ada kekecewaan di masyarakat, khususnya bagi warga yang telah menandatangani blanko di tingkat Rukun Tetangga (RT). Menurutnya, harmonisasi data antara dinas terkait dengan kecamatan dan kelurahan perlu dilakukan untuk mengurai persoalan. 

"Nah, asumsinya masyarakat itu sudah mendapat bantuan dengan sempurna. Sampai hari ini bantuan tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. Perlu di data ulang segera," ujarnya. 

Diketahui, sebanyak 45 orang Ketua RT dan RW yang tergabung dalam Forum Komunikasi (FK) RT/RW se-Kelurahan Simpang Baru menampik pendistribusian bantuan sosial (Bansos) untuk warga yang terdampak Covid-19.

Alasanya, jumlah penerima bantuan yang diusulkan Ketua RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru berjumlah 2.500-an KK. Namun data penerima yang keluar dan mendapatkan bantuan dari Pemko hanya sebanyak 261 KK.

Sementara itu menurut Juru Bicara Umum Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, Pemko Pekanbaru pekan lalu sudah menyalurkan bantuan kepada 15.652 KK.

Hanya saja menurut Juru Bicara Umum Covid-19 Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut lurah diminta memberikan laporan bila ada warga miskin yang tidak kebagian.