Angka pengangguran meningkat di masa pandemi COVID-19. Imbasnya, angka kemiskinan dan kriminalitas naik. Kartu Prakerja dianggap buang-buang uang.

Dampak wabah COVID-19 tak main-main terhadap perekonomian. Banyak sektor usaha terpukul, bahkan gulung tikar. Tak ayal, muncul gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merumahkan karyawan oleh perusahaan. Ini terjadi di semua sektor, dari manufaktur hingga jasa. Pandemi ini membuat banyak penganggur baru.

Per 20 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan 2.084.593 pekerja sektor formal dan informal terdampak COVID-19. Perinciannya, pekerja sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK ada 1.546.208 orang, sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak sebanyak 538.385 orang.

Sektor yang paling terpukul, yakni kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, serta industri manufaktur. Dalam konteks daerah, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah PHK pekerja sektor formal tertinggi, yaitu 59.270 orang (25%), diikuti Jawa Tengah 53.281 orang (22%), DKI Jakarta sebanyak 48.363 orang (20%), dan Jawa Barat 41.771 orang (17%).

Kemnaker punya proyeksi angka pengangguran dalam kondisi COVID-19. Angkanya diperkirakan bertambah 2,92 juta hingga 5,23 juta orang, dengan kenaikan TPT menjadi 7,33-9,02%. "Bila dilihat dari data PHK per 20 April 2020 yang berjumlah 241.431 pekerja, maka saat ini angka pengangguran mencapai 8% dari proyeksi," kata Menteri Ketenaakerjaan, Ida Fauziah, kepada Ryan Puspa Bangsa dari GATRA.

Meskipun masih relatif jauh dari angka penambahan yang diproyeksikan, Ida mengatakan kondisi ini tetap perlu diwaspadai. "Kami menjaga agar jumlah pekerja sektor formal yang dirumahkan dan tenaga kerja sektor informal yang terdampak COVID-19, tidak bergeser ke posisi jumlah pekerja yang di-PHK atau pun kehilangan pekerjaannya,” ia menambahkan.

Kemnaker, kata Ida, menyiapkan dua langkah utama untuk menekan penambahan pengangguran. Pertama, mencegah agar tidak terjadi PHK. Terkait ini, Kemnker berdialog dengan para pengusaha untuk mengetahui kondisi bisnis dan ketenagakerjaan mereka selama pandemi. "Kami mengimbau agar tidak melakukan PHK dan mengingatkan bahwa PHK hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir," ujarnya.

Langkah kedua, Kemnaker membekali pekerja yang sudah telanjur di-PHK. Salah satunya, dengan mengebut realisasi pelaksanaan program Kartu Prakerja. Upaya lain, Kemnaker memberikan bantuan program padat karya, kewirausahaan, serta Program Tenaga Kerja Mandiri.

***

Soal proyeksi kenaikan pengangguran, hasil kajian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menunjukkan perkiraan yang lebih mengerikan ketimbang pemetaan Kemnaker. CORE memperkirakan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada triwulan II 2020 dalam tiga skenario.

Pertama, potensi tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,25 juta orang dengan skenario ringan. Asumsinya, penyebaran COVID-19 makin luas pada Mei 2020, tetapi tidak sampai memburuk, sehingga kebijakan PSBB hanya diterapkan di wilayah tertentu di Pulau Jawa dan satu-dua kota di luar Pulau Jawa.

Kedua, angkanya berpotensi mencapai 6,68 juta orang dengan skenario sedang. Skenario ini dibangun dengan asumsi penularan COVID-19 lebih tinggi lagi, sehingga kebijakan PSBB diberlakukan lebih luas di banyak wilayah di Pulau Jawa dan beberapa kota di luar Pulau Jawa.

Ketiga, ada risiko angka pengangguran melonjak hingga 9,35 juta orang dengan skenario berat. Asumnsinya, Penyebaran COVID-19 tak terbendung lagi dan kebijakan PSBB diberlakukan secara luas dengan standar sangat ketat, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.

Ekonom CORE, Akhmad Akbar Susamto, mengatakan bahwa di saat konsumsi swasta, investasi, dan ekspor anjlok, maka belanja pemerintah menjadi pendorong utama pergerakan ekonomi. Makin besar intervensi pemerintah, tekanan ekonomi akibat pandemi pun dapat diminimalkan.

Namun Akbar memberi catatan agar intervensi tersebut harus tepat sasaran, waktu, jumlah, dan bentuknya. Pasalnya, anggaran pemerintah tentu terbatas. Implementasi program Kartu Prakerja dinilai tak relevan dan bukan prioritas. "Saya termasuk yang setuju itu program Prakerja ditutup saja untuk tahun ini, karena situasinya tidak normal," ucapnya kepada GATRA.

Salah satu tujuan Kartu Prakerja, yaitu meningkatkan keterampilan angkatan kerja, sehingga kemungkinan diterima bekerja lebih besar. Menurut Akbar, target tersebut mustahil tercapai meski dipaksakan. Tak ada perusahaan yang buka lowongan, yang ada malah merumahkan, bahkan mem-PHK.

Anggaran Rp20 triliun untuk membiayai program ini juga dinilai pemborosan. Apalagi, Rp5,6 triliun dari total anggaran akan mengalir ke mitra yang menjadi penyelenggara pelatihan. Menurut Akbar, pos anggaran itu lebih tepat untuk menyelamatkan rumah tangga terdampak. "Kalau uang tersebut diberikan kepada kepala keluarga yang terdampak, maka yang selamat satu keluarga," ujarnya.

***

Skenario mana pun yang statistiknya lebih mendekati proyeksi, eskalasi pengangguran adalah keniscayaan. Ini yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani ketar-ketir. Menurutnya, menyebut angka pengangguran pasti berdampak pada angka kemiskinan.

Ia menyebut dalam skenario berat, ada potensi kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,1 juta orang. Dalam skenario lebih berat, ada potensi penambahan 3,78 juta orang. "Angka kemiskinan kita mungkin bisa sangat meningkat," kata Sri.

Dampak sosial lainnya, yakni lonjakan angka kriminalitas. Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, mengatakan tren kejahatan mengalami peningkatan di masa pandemi. "Pada minggu ke-15 dan ke-16, secara keseluruhan mengalami peningkatan 11,80%. Trennya adalah terkait kejahatan pencurian," katanya kepada Wartawan GATRA, Drean Muhyil Ihsan, Senin lalu.

Asep menambahkan, sebagian besar tindak kriminal tersebut terjadi pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski begitu, Polri memastikan situasi masih dalam keadaan aman dan terkendali. Ia juga menekankan aparat kepolisian juga tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Tentunya, kata Asep, tindakan tersebut akan dilakukan secara terukur.

"Ini untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan dalam rangka mengurangi ruang gerak bagi para penjahat," kata Asep.

Putri Kartika Utami