Pendaftaran Kartu Prakerja diserbu banyak orang. Menjadi suaka saat pandemi COVID-19. Pelatihan yang ditawarkan delapan mitra Kartu Prakerja, dinilai lebih sedikit nilai gunanya bagi pemilik kartu.

Ratna Dewi Aisyah (23) lolos verifikasi peserta Kartu Prakerja gelombang pertama. Iming-iming dapat sertifikat setelah mengikuti pelatihan, menjadi alasan utamanya ikut mendaftar. Ia berharap mendapat pekerjaan baru setelah mengantongi sertifikat.

Namun, Ratna yang belum lama ini memutuskan berhenti bekerja di salah satu minimarket di Bogor, mengaku bingung akan memilih pelatihan apa yang bermanfaat baginya. Ia juga kecewa karena pelatihan hanya dapat diikuti secara daring dalam jangka waktu kilat. Alasan pemerintah terkait hal ini, karena masih mewabahnya COVID-19. "Padahal, saya ngarepinnya pelatihan yang ada praktiknya biar lebih produktif," ujarnya kepada Wartawan GATRA, Dwi Reka Barokah.

Kegamangan memilih pelatihan yang tersedia dalam Program Kartu Prakerja, bukan semata milik Ratna. Masyarakat juga dibuat heran saat pelatihan ojek online (ojol) dalam tawaran Kartu Prakerja berbiaya Rp1 juta. Pelatihan yang diadakan oleh Skill Academy by Ruangguru, disebut bisa menambah keterampilan baru.

Skill Academy menyiapkan enam paket pelatihan untuk ojol dan semua pelatihan diberikan secara daring. Harga paket sebelum diskon Rp3.825.000. Kemudian, harga dipotong sebesar Rp2.825.000, sehingga menjadi Rp1 juta jika dibayar menggunakan Kartu Prakerja.

Enam materi yang diberikan kepada peserta pelatihan, yaitu "Perencanaan Keuangan untuk Pekerja Harian Lepas" (Rp100.000), "Customer Service: Menguasai Teknik Pelayanan Terbaik" (Rp200.000), "Percakapan Bahasa Inggris Dasar dengan Konsumen" (Rp100.000), "Teknik Mengelola Stres Agar Kerja Tetap Produktif" (Rp200.000), "Manajemen Waktu Agar Lebih Produktif" (Rp200.000), dan "Tenang di Hari Tua, Siapkan Dana Pensiun dari Sekarang" (Rp200.000). 

Selain Skill Academy by Ruangguru yang kredibilitasnya diragukan, terdapat tujuh mitra penyedia pelatihan daring yang telah ditunjuk pemerintah. Ketujuh mitra tersebut, yaitu Tokopedia, Bukalapak, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu, dan Sisnaker. 

Belakangan, atas sengkarut perusahaannya sebagai mitra Kartu Prakerja, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devar, dalam akun Instagramnya, @belvadevara, menulis surat terbuka. Ia menyatakan diri telah mundur dari jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden. "Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," demikian tulis Belva pada 21 April 2020.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinasi Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, lanjut Belva, proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja. "Namun saya mengambil keputusan yang berat ini, karena saya tidak ingin polemik mengenai asumsi/persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan," tulisnya.

***

Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, mengatakan bahwa kementeriannya membuka opsi pelatihan yang bisa diikuti peserta melalui Sisnaker. Produk itu menjadi satu-satunya mitra platform digital Kartu Prakerja milik pemerintah. 

"Tidak seperti platform swasta lain, kami tidak ada service fee kepada lembaga pelatihan mitra yang biasanya sebesar 10%-20%. Jadi, bargaining power kami lebih tinggi untuk menentukan pelatihan mana yang cocok dengan kebutuhan industri atau pasar kerja. Di antara standar yang dipersyaratkan, kami mengutamakan lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi," tuturnya kepada Ryan Puspa Bangsa dari GATRA. Berdasarkan data Sisnaker per 21 April 2020 terdapat 82 pelatihan daring yang menerima Kartu Prakerja di 13 lembaga pelatihan mitra.

Pemerintah telah membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang kedua sejak 21 April 2020. Gelombang pertama pendaftaran telah berlangsung pada 11-16 April 2020 dengan jumlah pendaftar 1.432.133 orang. Program ini ditargetkan untuk pencari kerja, pekerja yang dirumahkan, mengalami PHK, pelaku UMKM yang terdampak COVID-19, serta berusia 18 tahun ke atas yang sedang tak bersekolah.

Kartu Prakerja ditargetkan dapat melatih 5,6 juta orang. Target ini meningkat dari sebelumnya 2 juta orang. Anggaran untuk Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun juga meningkat dari anggaran awal, Rp10 triliun. 

Ida menjelaskan, para pendaftar Kartu Prakerja akan diverifikasi berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan verifikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang menyatakan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. "Selain itu, pendaftar yang namanya juga masuk dalam data usulan yang sudah diverifikasi K/L, harus dijadikan prioritas," ujarnya.

Setiap peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan paket manfaat senilai Rp3,55 juta, terdiri dari bantuan biaya pelatihan maksimal Rp1 juta yang dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital. Dana ini akan ditransfer melalui rekening bank atau e-wallet LinkAja, OVO, atau GoPay milik peserta.

Insentif ini terdiri dari dua bagian, yaitu pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp2,4 juta, terdiri dari Rp600.000 per bulan dan insentif pasca-pengisian, yaitu survei evaluasi sebesar Rp50.000 per surveinya, dengan tiga survei yang memiliki total Rp150.000.

***

Perihal syarat pelatihan hingga pelaksanaan survei, menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, merupakan konsep awal Kartu Prakerja sebelum pandemi virus corona. Perlu ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. "Karena pengangguran lebih banyak disebabkan PHK. Bukan karena kurang kapasitas atau kurang skill, atau kurang pelatihan. Nah, itu sudah tidak relevan. Sekarang lebih banyak yang di-PHK. Artinya, dia sudah punya skill, tapi karena demand shock, dia dipecat," tutur Faisal kepada Wartawan GATRA, Qonita Azzahra.

Ekonom Institute for Development Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, juga ikut menyoroti soal pelatihan yang ditawarkan mitra Kartu Prakerja kepada pemilik kartu. Ia mencatat ada dua hal yang mesti disoroti.

Pertama, pelatihan yang ditawarkan untuk meningkatkan kemampuan para pekerja agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pelatihan yang diberikan, sebaiknya diberikan oleh lembaga kursus bersertifikat dan diakui oleh dunia usaha. "Atau langsung ikut pelatihan yang diadakan dunia usaha yang punya balai latihan, atau pemerintah, kan, juga punya Balai Latihan Kerja (BLK)," ujar Tauhid.

Model seperti ini sudah jamak dilakukan di banyak negara. Untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas, butuh waktu tak sekejap. Minimal 3-6 bulan pelatihan, baru bisa masuk ke pasar kerja. Jika pelatihan kerja hanya berlangsung 1-2 hari, diragukan keandalannya, meski dibekali sertifikat. "Kalau hanya lulus [pelatihan] dengan startup, saya khawatir tidak ada yang merekognisi di pasar kerja," Tauhid menambahkan.

Kedua, pelatihan yang diberikan dalam Program Kartu Prakerja tidak sesuai dengan sektor usaha. Pelatihan yang paling banyak ditawarkan saat ini, banyak bergerak di sektor pariwisata, perhotelan, restoran, hingga transportasi ojol. "Jenis-jenis pelatihannya banyak yang tidak cocok," ucap  Tauhid.

Apalagi singkatnya waktu pelatihan yang disuguhkan mitra Kartu Prakerja tak menjamin peserta yang ikut lantas jadi ahli. "Saya khawatir, orang daftar Prakerja bukan karena pelatihan, tapi karena ada insentif uang yang didapat," kata Tauhid.

Fitri Kumalasari