Lombok Barat, gatra.net - Kondisi penyebaran Covid-19 yang masih membutuhkan penanganan intensif, berimbas pada pelaksanaan pertemuan yang melibatkan banyak peserta dibatasi. Karena itu Pemkab Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) secara virtual/online, Rabu (15/4) di Lombok Barat. Musrenbang virtual ini diikuti anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Lombok Barat, ratusan peserta dari seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan lainnya. Musrenbang virtual ini dilakukan secara life (langsung), dimana para peserta berada di ruang kerja masing-masing dan dialog dilakukan secara teleconference.

Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid mengungkapkan, meski saat ini masyarakat Lombok Barat khususnya berada di tengah bayang-bayang ancaman penyebaran Covid-19 dengan segala daya upaya pencegahan dan penanggulangannya, namun tidak melewatkan hari jadi Lombok Barat yang ke-62 yang jatuh pada 17 April 2020 mendatang. Demikian juga dengan Encana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perintah Kemendagri harus tetap dilaksanakan Musrenbang sesuai dengan perintah Kementerian Dalam Negeri.

“Bahwa apa yang kita lakukan saat ini merupakan suatu iktiar kita dalam mensukseskan pembangunan kabupaten Lombok Barat terlebih untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Kita juga berikhtiar terus-menerus agar bias keluar dari merebaknya kasus Covid-19 ini,” jelas Bupati .

Ia menambahkan, Musrenbang secara bertahap juga sudah dilakukan desa, kecamatan, namun Musrenbang Kabupaten Lombok Barat ini diharapkan ada berbagai macam masukkan terkait dengan arah pembangunan di Kabupaten Lombok Barat.

Bupati meyakini perencanaan pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan 100% dan bahkan tidak bisa 50% menyesuaikan dengan hasil Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan untuk proses perencanaan pembangunan di tahun 2021. "Untuk diketahui APBD 2020 banyak yang direalokasi dan direpocusing guna pencegahan Covid 19. Karena itu sangatlan mungkin rencana pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat dan sudah tertuang dalam dokumen APBD tidak bisa terlaksana karena realokasi dan repocusing anggaran tersebut,” katanya.

Bupati juga menyatakan, usaha maksimal untuk mengakomodir hasil Musrenbang Desa, Kecamatan sebisa mungkin dilaksanakan. Namun karena penanganan Covid-19 ini menjadi lebih utama bagi keselamatan warga masyarakat juga harus mendapat perhatian lebih, termasuk dampak social ekonomi yang ditimbulkan.

Dampak ekonomi dimaksud Bupati yakni matinya usaha pariwisata . Dampak Covid-19 ini disebut Bupati lebih dahsyat dari gempa 2018 yang lalu. “Pariwisata saat itu sempat mati, namun prediksi sebenarnya di tahun 2020 ini pariwisata Lombok Barat bisa bangkit atau pulih kembali. Indikasi ini jelas, dimana PAD yang masuk di bulan Januari dan Februari itu melebihi persentase PAD perolehan yang sama dibandingkan dengan sebelum gempa,” terangnya.

Ia mengungkapkan kembali, mestinya di tahun 2019 sudah hampir selesai proses recovery pasca gempa termasuk pembangunan - pembangunan infrastruktur yang rusak akibat gempa. Bisa dikatakan 2019 lalu recorvery pariwisata sekitar 90% sudah selesai dan seharusnya bisa melompat di tahun 2020 ini. Melompat lagi dua langkah dua langkah lagi di tahun 2021. Namun musibah Covid-19 ini seluruhnya berubah total.