Tegal, gatra.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp27, 5 miliar untuk penanganan Covid-19, termasuk untuk kompensasi warga terdampak. Namun anggaran itu belum disetujui DPRD setempat karena jumlahnya dinilai masih minim.

Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengungkapkan, berdasarkan penyampaian pemkot, anggaran Rp27,5 miliar dialokasikan antara lain untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan, Gugus Tugas Covid-19 serta kompensasi warga miskin dan terdampak.

"Tapi DPRD belum sepenuhnya setuju karena kebutuhannya lebih dari itu," kata Kusnendro usai rapat kerja DPRD dengan pemkot di gedung DPRD, Senin (6/4).

Menurut Kusnendro, anggaran Rp27,5 miliar berasal dari pengambilan kas giro sebesar Rp15 miliar, realokasi anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp10 miliar, sumbangan ASN Rp500 juta dan anggaran dana bencana Rp2 miliar. Namun karena masih minim, dia meminta pemkot kembali merelokasi anggaran kegiatan di OPD-OPD yang tidak mungkin dilaksanakan hingga Mei 2020.

"Ada banyak kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan sampai Mei, termasuk kegiatan Hari Jadi Kota Tegal itu biayanya cukup besar. Juga kegiatan Apeksi (Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia), ini tidak bisa dilaksanakan dan juga dari kegiatan OPD lain," ujarnya.

Kusnendro mengatakan, DPRD juga akan merelokasi anggaran yang tidak bisa dilaksanakan mulai pertengahan Maret hingga Mei 2020, seperti anggaran rapat dan kunjungan kerja. Namun Kusnendro belum bisa memastikan jumlah anggaran yang akan direaloasikan tersebut.

"DPRD akan berkurang cukup banyak dari kegiatan dimulai pertengahan Maret sampai akhir Mei seperti kegiatan rapat-rapat dan kunjungan, itu sepenuhnya nanti dialokasikan untuk penanganan Covid-19," ucap politisi PDIP itu.

Dengan belum disetujuinya anggaran penanganan Covid-19 tersebut, Kusnendro mengatakan DPRD akan menunggu kembali penyampaian anggaran dari pemkot sebelum disetujui.

"Mereka akan hitung kembali, karena ada warga terdampak yang belum masuk dalam penerima kompensasi dan juga terkait realokasi dari OPD yang masih sangat minim," ucapnya.