Jambi, gatra.net - Saat ini, satu orang dalam pemantauan (ODP) di Provinsi Jambi meninggal dunia. Seorang lagi dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 atau Corona. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menutupi identitas, riwayat perjalanan dan kontak fisik pasien positif.

Hal ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jambi, Arby Tia Afrilianif Surahman menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi Jambi yang tidak transparan, terhadap pasien positif Corona.

Ia sangat kecewa dengan sikap Pemprov yang menutup-nutupi identitas pasien. Seharusnya dengan kondisi saat ini, identitas pasien harus dikeluarkan oleh Pemprov Jambi. Arby memahami bahwa undang-undang mengatur privasi identitas pasien. Namun ia menilai, kondisi saat ini berbeda.

"Corona sudah menjadi pandemi, artinya ini sudah menjadi masalah bersama. Pemerintah harus transparan," kata Arby kepada gatra.net, Rabu (25/3).

Arby menjelaskan transparansi ini bukan untuk membuka aib pasien. Namun untuk melakukan pencegahan agar virus ini tidak menyebar. "Kita tahu pasien sempat melakukan kontak dengan banyak orang. Apalagi pejabat publik. Jika kita sudah mengetahui riwayat kontak, pemerintah bisa cepat melakukan tindakan. Lalu masyarakat bisa ikut melakukan langkah antisipasi," ujarnya.

Menurut Arby, di level kabinet (Menteri Perhubungan) status positif Covid-19 diumumkan. Jika pemerintah tidak transparan, artinya tidak serius dalam memerangi wabah corona di Jambi ini. Sebab, kata dia masyarakat butuh informasi yang akurat dari pemerintah sebagai sumber terpercaya.

"Masyarakat butuh informasi. Jangan hanya bisa mengatakan hoaks saja, tetapi kita butuh informasi resmi dari pemerintah," ucapnya.