Kupang, gatra.net - Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur membantah adanya instruksi Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menutup semua pasar sebagaimana dilansir di media sosial. “Tidak ada instruksi Gubernur NTT untuk menutup pasar. Semua aktivitas di pasar berjalan seperti biasa dan informasi yang beredar didunia maya tentang penutupan pasar adalah tidak benar atau hoax. Sekali lagi saya tegaskan itu berita bohong,” tegas Kepala Biro Humas Pemprov NTT Marius Ardu Jelamu ( 23/3).

Marius Ardu Jelamu menegaskan agar masyarakat tidak percaya dengan isu di dunia maya dan sejumlah group WhatsApp, bahwa ada instruksi untuk menutup semua pasar di NTT. "Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada penutupan pasar. Itu orang iseng yang sengaja memposting bahwa ada Gubernur instruksikan tutup. Semua pasar di NTT tetap buka . Saya imbau agar masyarakat NTT jangan percaya informasi hoax," jelas Marius Ardu Jelamu.

Pasar menurut Marius adalah tempat penawaran dan permintaan atau tempat bertemunya pembeli dan penjual,sehingga aktivitas pasar di NTT tetap seperti biasa. Namun dalam beraktivitas di pasar itu diharapkan masyarakat tetap memperhatikan hal -hal yabg sudah disampaikan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19.

"Kita tetap waspada dan antisipasi penyebaran Covid -19 seperti menjaga jarak dan hindari kerumunan orang atau social distancing. Kami harap masyarakat tetap memperhatikan hal –hal ini ," katanya

Dia mengakui, adanya Covid -19 tentu terjadi dampak sosial ekonomi baik secara nasional, internasional bahkan juga di NTT. Namun, Pemerintah Provinsi NTT mengharapkan pasar tetap seperti biasa karena roda ekonomi di NTT harus terus terjaga. "Distribusi barang terutama sembako harus terjaga sehingga pasar tetap dibuka. Hanya saja dalam beraktivitas di Pasar masyarakat harus mematuhi himbauan pemerintah agar tehindar dari penyebaran virus Corona ini ,” ujar Marius.

Karena itu Marius mengharapkan agar jika ada berita yang masih diragukan kebenarannya, hubungi pejabat pemerintah terdekat. Termasuk diantaranya Kepala Desa, Lurah, Camat dan pejabat berkompten di Kantor Bupati dan Pemprov. "Jika ada berita yang diragukan agar masyarakat dapat berkonsultasi dengan pejabat pemerintah terdekat. Jangan sebarkan lagi berita –berita itu secara berantai yang membuat masyarakat gelisah,” harap Marius Ardu Jelamu.