Padang, gatra.net - Terkait kerawanan bencana di daerah Sumatra Barat (Sumbar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi setempat, membentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam menanggulangi bencana terpadu.

Kesepakatan itu telah dituangkan dalam PKS BPBD Sumbar dengan BPBD seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu. PKS tersebut langsung ditandatangani seluruh Kalaksa BPBD se-Sumbar, dengan tujuan menanggulangi secara bersama dan lebih konfrehensif.

Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman mengatakan, wujud dari PKS itu untuk melakukan penanggulangan bencana secara konprehensif dan terpadu. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan penanggulangan bencana di kabupaten dan kota.

"Juga meningkatkan peran dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, serta sebagai upaya percepatan kegiatan pengurangan risiko bencana," sambung Erman, disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan, Rabu (26/2) di Padang.

Menurut Kalaksa BPBD Sumbar itu, ruang lingkup jenis bencana yang termasuk dalam PKS ini meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api. Poin penting dalam PKS tersebut yakni daerah penyanggah bencana, yang berdekatan selalu siap selalu membantu daerah tertimpa bencana.

Disampaikannya, bantuan tersebut bisa dalam bentuk apa saja baik personil, sarana, prasarana, serta peralatan dan logistik. Tak hanya itu, PKS juga menekankan untuk memperkuat koordinasi antar BPBD. Komitmen ini untuk mempermudah penanganan bencana di daerah.

Secara tertulis kerja sama yang telah ditandatangani berlaku selama tiga tahun ke depan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama pula. Dalam artian, sebelum terjadi bencana, ketika terjadi bencana, dan pascabencana langsung ditangani secara keroyokan.

"Sumbar ini rawan bencana. Jadi ke depan kita harus berisnergi dalam penanganannya. Misalnya bencana terjadi di Solok Selatan, daerah terdekat seperti Kota Solok dan Kabupaten Solok harus langsung turun tangan," imbuhnya.