London, gatra.net - Inggris akan memprioritaskan akses bagi pekerja migran berketerampilan tinggi dari seluruh dunia dengan sistem poin pasca-Brexit, pada Selasa (18/2). 

Laporan Reuters menyebut, keputusan itu rencananya untuk mengakhiri ketergantungan buruh murah dari Eropa.

Kekhawatiran atas dampak tingginya tingkat imigrasi dari Uni Eropa adalah salah satu pendorong utama di balik pemungutan suara Inggris 2016 untuk meninggalkan blok. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk menurunkan tingkat migrasi secara keseluruhan.

Sistem baru akan menetapkan poin untuk keterampilan, kualifikasi, gaji atau profesi tertentu dan hanya memberikan visa kepada mereka yang memiliki poin cukup. Ini akan mulai berlaku sejak 1 Januari 2021 dan juga diterapkan kepada warga negara Uni Eropa dan non-Uni Eropa yang bekerja di negaranya.

"Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Inggris akan memiliki kendali penuh atas siapa yang datang ke negara ini dan bagaimana sistem imigrasi kita beroperasi," kata pemerintah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/2).

Warga negara Uni Eropa tidak akan memerlukan visa untuk memasuki Inggris sebagai pengunjung hingga enam bulan.

Home Office mengatakan akan mengikuti rekomendasi yang dibuat bulan lalu oleh Migration Advisory Committee (MAC), sebuah badan independen penasihat pemerintah, untuk menurunkan ambang gaji minimum umum untuk migran terampil menjadi 25.600 pound ($ 33.330) setahun, dari sebelumnya 30.000 pound.

Pekerja yang terampil harus memenuhi kriteria termasuk keterampilan khusus dan kemampuan untuk berbicara bahasa Inggris, kata pemerintah, dan mereka yang melamar perlu memiliki posisi tawar dalam pekerjaan.

Tidak akan ada akses masuk khusus untuk pekerja berketerampilan rendah, hal yang pemerintah harapkan akan membantu mengurangi jumlah migran.

"Kita perlu mengalihkan fokus ekonomi kita dari ketergantungan pada tenaga kerja murah dari Eropa dan alih-alih berkonsentrasi pada investasi dalam teknologi dan otomatisasi. Pengusaha perlu menyesuaikan," demikian bunyi dalam rilis kebijakan itu.

MAC memperkirakan dampak dari ambang batas gaji dan keterampilan yang direncanakan pemerintah akan berdampak pada 70% warga Wilayah Ekonomi Eropa yang telah tiba di Inggris, sejak 2004 yang selanjutnya tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan visa.

Pemerintah menyebut, pelajar juga akan dikenakan sistem berbasis poin, sementara akan ada inisiatif terpisah untuk ilmuwan, lulusan, pekerja Layanan Kesehatan Nasional dan mereka yang berada di sektor pertanian.