Jakarta, gatra.net - Wakil Presiden (Wapres), Mahruf Amin minta supaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera membikin solusi cepat dan tepat terkait kebun kelapa sawit petani yang sampai saat ini masih berada dalam klaim kawasan hutan.

"Persoalan ini di bawah KLHK ya, Pak?" Mahruf menengok wajah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

"Benar, Pak," mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini mengangguk, kebetulan dia ikut menemani rombongan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) bertemu dengan Wapres di Istana Wapres di kawasan jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Tak hanya soal klaim kawasan hutan tadi yang diminta Mahruf untuk segera diberesi, tapi juga tentang SDM petani kelapa sawit yang musti ditingkatkan.

"Mereka harus semakin paham dengan apa yang mereka budidayakan. Lalu mereka juga harus punya pabrik Crude Palm Oil (CPO). Minimal yang mini lah," katanya.

Mendengar sederet omongan Wapres tadi, Syahrul minta kepada rombongan Apkasindo untuk sama-sama membikin formula yang diminta Wapres tadi, termasuk soal tata niaga kelapa sawit dan hilirisasinya.

"Habis dari sini kita langsung rancang formulanya, biar segera berjalan," pinta Syahrul masih dalam pertemuan itu. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Apkasindo, Rino Afrino pun diutus menggelar pertemuan lanjutan dengan Kementan usai pertemuan itu.

Sekitar pukul 13:45 WIB, Wapres menerima rombongan DPP Apkasindo tadi di Istana Wapres. Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung yang memimpin rombongan langsung mengurai sederet persoalan para petani kelapa sawit kepada Wapres.

"Sampai saat ini ada sekitar 3,6 juta dari total 16 juta hektar kebun kelapa sawit berada dalam klaim kawasan hutan. Sekitar 56 persen dari luasan tadi adalah milik petani. Kalau ditotal, ada sekitar 20 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit itu," urai Gulat.

Yang membikin petani bingung kata Gulat, secara existing, lahan yang diklaim kawasan hutan itu bukan lagi hutan, tapi sudah kebun kelapa sawit dan lahan kebun itu sudah dikuasai dan diusahai masyarakat berpuluh tahun.

"Kami tidak bermaksud menentang siapapun soal klaim kawasan hutan ini, tapi mbok yang benar sajalah. Sebab kami juga tidaklah bodoh-bodoh amat soal regulasi perhutanan yang ada. Bahwa selama ini penataan dan pengelolaan hutan kita amburadul, itu benar. Begitu juga dengan penataan batas antara hak negara, koorporasi dan masyarakat, nyaris tidak berjalan. Kalaulah penataan batas itu dari dulu dijalankan dan benar dijalankan, enggak akan ada persoalan seperti sekarang. Begitu juga persoalan antara petani dengan korporasi. Persoalan muncul lantaran lahan konsesi korporasi ini nyaris tidak ada yang menjalankan penataan dan aturan penataan batas itu. Alhasil konflik di mana-mana. Tak sedikit yang kemudian menimbulkan korban jiwa," ujar Gulat kepada gatra.net panjang lebar.

Jadi, petani kata Gulat sangat berharap persoalan itu segera diselesaikan atas nama peraturan Negara yang sebenarnya, bukan atas dasar kepentingan lembaga tertentu apalagi koorporasi.

Lantas tata niaga sawit. "Ini menjadi persoalan yang teramat penting bagi kami lantaran harga sawit di berbagai wilayah sangat berbeda-beda jauh. "Harga ketetapan pemerintah sering hanya jadi formalitas. Sebab kenyataan di lapangan harga di lapangan jauh di bawah. Misalnya jika harga ketetapan pemerintah Rp1.600 perkilogram, di lapangan harga ini hanya menjadi sekitar Rp1.100.

"Di Manokwari Papua Barat malah cuma Rp500," ujar Dorteus Paiki, salah seorang petani kelapa sawit yang ikut dalam rombongan itu, saat diminta menyampaikan pendapat.

Timbangan dan pengawasan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) juga mencuat. Rino menyebut bahwa selama ini ada sederet PKS nakal yang melakukan penipuan timbangan, termasuk membikin potongan-potongan yang enggak jelas dasar hukumnya.

"Yang semacam ini musti dibawa ke ranah hukum. Kementerian terkait harus memeriksa rutin timbangan PKS. Sebab menurut kami, selama ini, yang semacam ini praktis tidak tidak termonitor," tegas Rino.

"Banyak hal yang kami sampaikan kepada Wapres dan Mentan, termasuk soal Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selama ini masih harus lebih serius dan fokus membantu petani, khususnya pada bidang SDM dan Sarpras. Semua persoalan ini kami ungkap semata-mata demi petani kelapa sawit yang lebih baik," tambah Rino.

Mentan sangat mengapresiasi perjuangan Apkasindo dalam mengkordinir petani kelapa sawit itu, dia berharap ke depan, Apkasindo semakin lebih bermanfaat lagi khususnya menginovasi bagaimana supaya petani kelapa sawit tidak hanya menjual TBS ke PKS, tapi sudah menjual CPO setengah jadi.

Dan pada akhirnya, Gulat sumringah. Bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sudah bergegas mengajak Apkasindo membikin formula.

"Dan saya berharap petani jangan lagi khawatir soal harga. Sebab dengan adanya mandatori B30, harga sawit terus naik. Kalau kemudian nanti bergerak ke B50, bisa-bisa kita akan kekurangan bahan baku CPO. Hal yang paling penting yang perlu kita ingat sama-sama, bahwa sawit telah menjadi komoditi utama negeri ini. Untuk itu mari kita kelola komoditi ini dengan lebih baik lagi," pintanya.