Indonesia, melalui PT. PAL, sudah mampu membuat kapal selam sendiri. Potensi produksi alat utama sistem persenjataan dalam negeri dinilai semakin baik. Perlu ada perubahan dari dari product driven kepada market driven.

"Saya memasuki kapal selam yang tengah bersandar di tepi dermaga PAL di Surabaya ini. Wah, canggih. Panjangnya 61,3 meter, kecepatan maksimal saat menyelam 21 knot, dan kecepatan maksimal di permukaan 12 knot."

Presiden Joko Widodo mengunggah kekagumannya itu di akun Instagram resmi miliknya, Senin lalu. Ucapan tersebut mengiringi foto dirinya di dalam kapal selam KRI Alugoro-405, kapal selam buatan PT PAL Indonesia (Persero) kerja sama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan.

Mimpi Indonesia untuk bisa membuat kapal selam sendiri akhirnya terwujud. Alugoro juga mencatatkan Indonesia sebagai negara pembuat kapal selam pertama di Asia Tenggara.

Berdasarkan keterangan resmi dari PT. PAL, Kapal Selam Alugoro merupakan kapal selam jenis Diesel Electric Submarine U209/1400 Chang Bogo Class. Kapal Selam pertama yang dirakit di Indonesia itu mampu membawa 40 kru. Untuk kemampuan jelajah, Alugoro mampu bergerak selama 50 hari. Kapal selam ini juga didesain dengan life time hingga mencapai 30 tahun.

Kunjungan kerja Jokowi di Jawa Timur langsung dimulai di PT PAL Indonesia (Persero) usai tiba di Bandara Internasional Juanda. Usai meninjau proyek kapal selam, Jokowi kemudian menggelar rapat terbatas (ratas) membahas strategi pertahanan Indonesia ke depan, salah satunya soal industri alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Dalam ratas tersebut, Jokowi melakukan kilas balik ke tahun 2015. Saat itu, katanya, di pabrik galangan kapal PT. PAL tampak seperti tidak ada manajemen atau pun workshop. Saat itu mesin-mesin hanya teronggok saja. Kepala Negara mengakui dirinya pernah bekerja di pabrik sehingga dapat melihat bagaimana manajemen dan tata kelola perusahaan.

Hal penting lain, menurut Presiden, adalah perubahan dari product driven kepada market driven. “Saat itu juga langsung saya perintah kepada menteri untuk dibenahi kemudian seingat saya dikucurkan juga setelah itu PMN sebesar Rp1,5 triliun,” tambah Presiden seraya menyampaikan kegembiraannya karena saat ini sudah banyak perubahan positif di PT. PAL.

Setelah melihat kondisi di lapangan, Presiden Jokowi ingin mempertegas lagi untuk fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan. Baik itu yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan maupun ketersambungan dengan industri komponen baik itu pendukung maupun bahan baku.

“Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor, juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen tata kelola, semuanya,” tutur Presiden.

***

Pengamat Pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Muhamad Haripin mengakui saat ini kualitas produksi alutsista dari dalam negeri dapat dibilang mempunyai kualitas yang baik. Haripin mengatakan, dari sisi kompetitif advantage atau dari sisi keunggulannya serta inovasi, BUMN strategis semisal PT Pindad atau PT. Dirgantara Indonesia telah memiliki produk yang bagus dan diapresiasi oleh negara lain.

"Misal, PT Pindad punya SS2, itu juga sudah bisa membawa TNI AD menjuarai berbagai perlombaan. Dan APC [Armoured Personnel Carrier] seperti Anoa, dan varian barunya juga telah banyak di gunakan di daerah perbatasan," ungkap Haripin pada Ucha Julistian Mone dari GATRA.

Namun, Haripin mengingatkan bahwa bisnis Alutsista sendiri merupakan sebuah bentuk bisnis teknologi. Peru juga digarisbawahi bahwa selama 20 tahun terakhir pasca reformasi 98 dan Krisis Moneter, Kondisi BUMN di Tanah air belum sepenuhnya pulih. "Masih membutuhkan banyak modal negara, Penyertaan Modal Negara, subsidi, dan juga perbandingan pasarnya untuk level impor belum teralu tinggi," Jelas Haripin.

Adapun Deputi V Bidang Kajian Pengelolaan Isu-isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Strategis Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswary Pramodha Wardhani, mengatakan bahwa pengadaan alutsista dari produsen lokal masih dipertimbangkan oleh Jokowi. Pasalnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap alokasi anggaran belanja pertahanan dapat diubah menjadi investasi pertahanan.

Untuk diketahui, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yaitu Rp131 triliun. Alokasi nilai tersebut melonjak Rp21 triliun dari anggaran tahun 2019. “Oleh sebab itu, sinergi antara industri pertahanan nasional dan swasta juga menjadi kunci dari optimalisasi pengadaan alutsista dari dalam negeri,” jelas Jaleswary pada Dwi Reka Barokah dari GATRA.

Sebagai upaya mengoptimalkan manfaat dari pengadaan alutsista, Jokowi meminta Mabes TNI sebagai pengguna dan Kementerian Pertahanan harus bisa memetakan kebutuhan alutsista dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satu caranya adalah dengan memproyeksikan kemajuan teknologi dengan kebutuhan alutsista serta mengantisipasi potensi ancaman di masa yang akan datang.

“Kementerian Pertahanan perlu menyusun cetak biru industri pertahanan sampai 15 tahun ke depan agar industri pertahanan Indonesia bisa lebih berkembang,” kata Jaleswary.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa sejak awal industri pertahanan dalam negeri menjadi prioritas untuk pengadaan alutsista di Indonesia. Selama alutsista tersebut bisa disediakan dari dalam negeri maka pemerintah memastikan agar pengadaannya berasal dari dalam negeri.

“Bahkan, untuk alutsista tertentu yang sudah mampu diproduksi oleh inhan (industri pertahanan) dalam negeri, Menhan prabowo ketika berkunjung ke LN selalu menawarkan langsung, misal ke Philipina, Laos, Malaysia, Thailand,” ucap Dahnil pada Erlina Fury Santika dari GATRA.

Hal tersebut, lanjut Dahnil, dilakukan agar Industri Pertahanan kita mampu melakukan ekspansi penjualan alutsista dalam negeri dalam bentuk ekspor alutsista. Hal ini juga yang menjadi target utama Menhan dalam jangka panjang maupun jangka pendek sesuai instruksi Presiden.

“Target Menhan Prabowo ingin memastikan pertahanan kita kuat sesegera mungkin, karena bagi beliau pertahanan itu investasi bukan biaya, maka alutsista yang modern, dan prajurit yang profesional tidak bisa ditawar-tawar lagi,” pungkasnya.

Hidayat Adhiningrat P.