Jakarta, gatra.net - Presiden Jokowi mengatakan, sejak 2016 Pemerintah telah melakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang mendukung koordinasi, kompilasi dan berbagai informasi geospasial di setiap pulau.

Dari laporan yang diterima, Presiden mengatakan, bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik.

"Jadi 84 dari 85 peta tematik yang telah berhasil dikompilasi tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas desa atau kelurahan yang disponsori, kita disponsori selesai pada Desember 2020," kata Presiden saat memberikan kata pengantar dalam Ratas Soal Kebijakan Satu Peta, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2).

Eks Walikota Solo ini menambahkan, setelah kompilasi peta tematik selesai, Pemerintah akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antar informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah.

Jokowi pun ingin menekankan beberapa hal yakni pertama, meminta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal.

"Ya semuanya 1 geoportal sehingga masing-masing kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi satu basis data dan 1 geomortal," ujarnya.

Kedua, Kepala Negara ingin mengingatkan Kementerian Lembaga dan Pemda Pemerintah Daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial, sehingga dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, penyusunan perencanaan tata ruang serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita.

Ketiga, Jokowi meminta Kementerian lembaga pemerintah daerah bekerja sama berkolaborasi untuk menyelesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. 

"Ini penting sekali baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Dari hasil identifikasi sinkronisasi masalah tumpang-tindih peta tematik terdapat sekitar 77,3 juta hektar atau 40,6% dari luas wilayah Indonesia yang masih tumpang tindih," ungkapnya.

"Ini menjadi PR kita dan tumpang tindih itu telah menimbulkan yang namanya sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam kita berusaha di negara kita karena itu saya minta hal ini juga segera diselesaikan," tambahnya.

Jokowi juga meminta, informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan. 

"Dan jika diperlukan payung hukum untuk meminta tumpang tindih antara informasi ke tematik geospasial ini juga agar segera disiapkan," katanya.