Jakarta, gatra.net - Kofi Annan, Eks Sekjen PBB selaku salah satu anggota Global Commission on Drug Policy (GDCP) mengatakan, narkoba telah merugikan banyak orang, tetapi kebijakan narkoba yang salah justru dapat merugikan lebih banyak orang.

Selama belasan tahun terakhir, dunia dan Indonesia telah menyerukan perang melawan narkoba untuk menekan jumlah pengguna dan pengedar. Namun, hingga saat ini perang melawan narkoba tidak kunjung menurunkan angka produksi narkoba atau pun penggunanya.

Perang melawan narkoba justru seringkali meninggalkan dampak buruk bagi hak asasi manusia dan demokrasi.

Ruth Dreifuss, mantan Presiden Swiss yang menjadi salah satu anggota Global Commision on Drug Policy, mengatakan, kebijakan yang dilakukan dengan mengkriminalisasi pengguna narkoba dapat menghalangi mereka dalam mengakses layanan kesehatan.

"Lebih dari itu, bahkan dapat membuat mereka enggan mencari bantuan yang mereka butuhkan," kata Ruth saat konferesi pers di Unika Atma Jaya, Jakarta, Rabu (29/1).

Ruth menambahkan, penjara yang sudah over kapasitas tidak dapat menawarkan kondisi hak asasi manusia di dalam lapas. Untuk itu, dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba bisa menjadi solusi terkait masalah penjara yang sudah melebihi kapasitas.

Mantan Presiden Swiss ini menawarkan beberapa langkah untuk kebijakan narkoba. Kebijakan tersebut meliputi pemahaman atas pengobatan narkoba yang beragam, jadi tidak bisa diratakan oleh semua jenis narkoba, pengguna harus diberikan layanan akses obat, serta menghentikan kriminalisasi terhadap orang-orang yang menggunakan narkoba.

Selain itu, Ruth juga merekomendasikan Indonesia untuk menghilangkan hukuman mati karena hukuman tersebut tidak terbukti efektif dalam menangani persoalan narkoba.

Reporter: RRA