_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, gatra.net - Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji mengatakan bahwa kebijakan "Kampus Merdeka" yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim masih belum menjadi kebijakan yang menyentuh hulu sampai hilir.
"Jadi, kebijakan ini [Kampus Merdeka] belum ada hulu sampai hilirnya. Misal, kalau dipecah, apakah dengan mahasiswa 3 semester di luar prodi dan 2 semesternya luar kampus, apakah membawa indonesia jadi nomor 5 ekonomi dunia? Saya kira tidak. Karena SDMnya sendiri belum mumpuni untuk itu," Jelas Indra kepada wartawan, Selasa (28/1/2020).
Baca juga: Kampus Merdeka, Kebijakan Lanjutan Merdeka Belajar Nadiem
Menurut Indra, yang seharusnya menjadi fokus Nadiem dalam pembenahan kualitas Pendidikan Tinggi adalah membenahi masalah kualitas SDM di Perguruan Tinggi, dan hal itu berkaitan erat dengan kualitas dosen yang ada. Sedangkan menurut Indra, selama ini di Dikti belum ada pemetaan terkait kualitas dosen.
"Jadi, itu yang harus kita seleksi dan kita siapkan. Nah ini, bedanya antara perguruan tinggi kita dengan di luar negeri itu. Di luar negeri sudah gak ada yang fokusnya ngajar. Semua fokusnya itu riset. Setelah ada hasil riset, lalu bagaimana mahasiswa diajarkan riset tersebut. Nah di indonesia tidak seperti itu," Kata Indra.
Karena itu, Indra mengaharapkan Nadiem agar segera mengeluarkan peta biru atau Blue Print pendidikan. Diharapkan Nadiem bisa merilis Blueprint tersebut di tahun 2020 ini, sebagai start awal dari tercapainya tujuan Indonesia Emas pada 2045.
"Ya itu kita butuh blue print. Kita harap, startnya pada tahun 2020 ini. Nanti capaian tiap tahun dan tahapnya dibuat sampai 2045. Kalau sekarang tidak jelas, sedangkan anggaran keluar terus. Sekarang, kita bilang kalau program Dikti bagus itu bohong karena kompetensinya masih kurang. Sederhananya begitu," pungkas Indra.
