Jakarta, gatra.net - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan pihaknya bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan melakukan upaya untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 mendatang. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/1). 

Dia menegaskan, pihaknya telah mengeluarkan peraturan pelarangan mutasi ASN oleh Kepala Daerah paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada dimulai, kecuali atas izin Kemendagri. Hal ini, menurutnya agar calon kepala daerah incumbent tidak menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi bawahannya untuk pro terhadap si calon petahana. 

"Jangan sampai menjelang pilkada menjadi pergantian ke orang-orang yang nanti pro misalnya terhadap inkumben. Kita jaga dengan cara itu," ujar Tito. 

Namun, lanjut Tito, proses mutasi dalam masa 8 bulan menjelang Pilkada memungkinkan dilakukan dalam kondisi tertentu atau bersifat mendesak. Dia menilai ketika ada ASN yang meninggal, sakit dan keperluan mendesak maka memungkinkan terjadinya mutasi. 

"Saya sudah melakukan edaran untuk tidak diganti kecuali dalam keadaan tertentu agar diinformasikan kepada Mendagri," imbuhnya.