_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, gatra.net - Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), melakukan kajian yang menghasilkan instrumen Indeks Kapasitas Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Kajian yang telah berlangsung selama enam tahun ini berhasil merumuskan sebuah instrumen untuk membuat indeks yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pemda dalam pengelolaan SDA untuk kesejahteraan rakyat.
Menurut Ketua Tim Riset SDA P2P LIPI, Yogi Setya Permana belum adanya penilaian atau evaluasi yang spesifik terkait kapasitas Pemda dalam praktik pengelolaan SDA menyebabkan penilaian masih bersifat umum. Meskipun begitu, indeks kapasitas Pemda ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan kinerja dalam pengelolaan SDA.
"Scoring indeks per tahun akan membantu pemerintah kabupaten maupun kota untuk meningkatkan kinerja kapasitasnya dengan mengetahui bagian mana saja atau sektor apa yang perlu diperbaiki dan mana saja yang sudah berkapasitas baik," katanya di Jakarta, Kamis (23/1).
Indeks Kinerja Pemda ini juga bisa menjadi alat evaluasi jangka panjang bagi pemerintah daerah bersangkutan. Diharapkan, Pemda mampu menyelaraskan pemanfaatan SDA dengan prinsip-prinsip demokrasi.
"Kedua, sebagai sarana bagi pemerintah kabupaten/kota yang tata kelolanya masih buruk untuk bisa belajar dari pemerintah kabupaten/kota yang sudah mendapatkan penilaian yang baik," tambahnya.
Sedangkan bagi organisasi masyarakat sipil, implementasi dari indeks ini dapat digunakan sebagai basis advokasi untuk mendorong perubahan-perubahan tata kelola SDA yang lebih baik. Dengan demikian, instrumen indeks ini dapat berkontribusi terhadap penguatan lembaga demokrasi dan masyarakat sipil sekaligus.
"Secara jangka panjang, instrumen indeks ini diharapkan bisa digunakan secara berkelanjutan oleh pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan yang berkelanjutan," pungkasnya.
