Jakarta, gatra.net - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan untuk berhati-hati menggunakan anggaran sektor pertahanan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi menyampaikan peringatan tersebut dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta, Kamis (23/1). Awalnya, Jokowi menyebut industri pertahanan negara harus ada transfer teknologi dan kerja sama produksi dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Hadiri Rapim Kemhan, Jokowi: Kedaulatan Tidak Bisa Ditawar

Selain itu, Jokowi juga menyebut pentingnya peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan UKM.

Tiga hal itu menurutnya bisa dijalankan secara beriringan. Jokowi juga menyinggung soal skema OSI dalam pemanfaatan APBN untuk anggaran pertahanan. Ia menekankan, Kemhan untuk efisien menggunakan dana. Sebab, lembaga ini paling besar mendapat kucuran APBN.

"OSI pemanfaatan APBN harus betul-betul ingat efisien dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan anggaran dan perlu saya informasikan Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Tahun 2020 sekitar Rp127 triliun," kata Jokowi.

Baca juga: Prabowo Sering ke Luar Negeri, Jokowi: Diplomasi Pertahanan

Kendati demikan, Jokowi yakin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mampu menggunakan anggaran secara bijak. Ia hanya ingin ada timbal balik untuk industri pertahanan dalam negeri.

"Hati-hati penggunaan ini. Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Ini Pak di sini Pak, aman untuk urusan Rp127 triliun ini. Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," tukasnya.