Jakarta, gatra.net - Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Shakir Purnomo meminta penegak hukum mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur DKI. Dia berharap tak ada kasus money politik atau politik uang selama proses pemilihan berlangsung.

“Jangan sampai ada yang mencederai demokrasi di DPRD, apalagi dengan cara melawan hukum,” kata Shakir di Kantor DPW PKS DKI Jakarta, Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Baru, Jakarta, Selasa (21/1).

Shakir mengatakan, pengawasan dilakukan bukan karena adanya kercurigaan dalam pemilihan Wagub, namun untuk mengantisipasi terjadinya persoalan yang tak diinginkan.

“Misalnya money politik, kita tidak ingin ini terjadi. Kita ingin proses demokrasi berjalan secara fairplay,” ujarnya.

Isu politik uang sempat berhembus di tengah proses pemilihan Wagub yang dijalankan DPRD periode 2014-2019. Isu ini pertama kali diungkapkan PSI.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," kata Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/7).

Namun, dugaan tersebut hanya berlandaskan rumor yang tak jelas asal-usulnya. Dari kasus itu, Ernest sempat dipolisikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman.

Laporan itu tertuang pada nomor laporan polisi LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 18 Juli 2019. Pasal yang dilaporkan tentang pencemaran nama baik, fitnah atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran yang masuk ke dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 14 ayat (1,2) UU nomor 1 tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana.