Pemerintah segera meluncurkan program Kartu Prakerja untuk menstimulasi angkatan kerja. Pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi profesi menjadi bagian yang terintegrasi. Berupaya menciptakan ekosistem tenaga kerja yang jauh lebih baik.

--------

Sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Ida Fauziah menjadi Menteri Tenaga Kerja (Menaker), politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini lebih dulu diajak berdiskusi banyak hal oleh Presiden, termasuk soal ketenagakerjaan. Rupanya itu menjadi petunjuk bagi Ida untuk menduduki pimpinan di kementerian itu.

Ida mengaku bahwa ia berdiskusi soal penciptaan lapangan kerja. Ia juga berdiskusi soal Kartu Prakerja, program anyar Jokowi yang menjadi janji kampanyenya yang akan diterapkan di periode kedua pemerintahannya. “Ngobrol tentang penciptaan lapangan kerja, tentang implementasi Kartu Prakerja,” kata Ida kepada awak media, 22 Oktober lalu.

Benar saja, keesokan harinya, Ida Fauziah dilantik Presiden Jokowi menjadi Menaker. Rupanya, selepas dilantik, ia tancap gas merealisasikan obrolan dengan presiden. Termasuk soal implementasi Kartu Prakerja.

Sebulan lebih sepekan kemudian, pada 30 November lalu, Ida memberikan keterangan soal kartu yang dijanjikan Jokowi saat kampanye. Namun, ida menerangkan, Kartu Prakerja yang dimaksud tidak dicetak secara fisik, melainkan hanya berupa registrasi secara daring (online) dan dibuat secara digital.

Soal pendistribusi Kartu Prakerja diprioritaskan untuk para pencari kerja, karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), selain itu juga untuk para pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan (up skilling) serta alih keterampilan (reskilling).

Pendistribusian Kartu Prakerja diprioritaskan kepada daerah dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi. “Daerah yang TPT tertinggi tentu akan mendapat prioritas, karena memang memprioritaskan mereka yang masuk kategori penganggur,” kata Ida.

Sambil menunggu rampungnya payung hukum Kartu Prakerja, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun. Dana yang bersumber dari APBN tersebut akan dicairkan pada 2020 dengan target sebanyak 2 juta penerima. “Pelatihan ini akan dilakukan di BLK yang terdiri dari BLK Kemenaker, BLK kementerian, lembaga lain, BLK Pemda. Kemudian ada juga LPK swasta dan perusahaan serta industri juga punya training center. Itu sedang kita inventarisir semua,” ia memaparkan.

Selanjutnya, pemilihan lembaga pelaksana pelatihan akan ditentukan melalui proses seleksi dan diversifikasi. Karena lembaga tersebut harus mempunyai akreditasi. “Nanti lembaga pelatihan yang melaksanakan adalah lembaga yang sudah teregister dan terakreditasi, karena kalau kita ingin meningkatkan kompetensi, lembaganya pun harus kompeten,” ujarnya.

Rencananya, implementasi Kartu Prakerja ini menggandeng banyak pihak. Tak hanya Badan Latihan Kerja (BLK), melainkan juga sejumlah platform digital seperti Gojek dan Tokopedia. Kartu Prakerja melalui akses digital ini utamanya diperuntukkan bagi kelompok usia muda (skilling dan reskilling). Melalaui akses digital, maka penerima Kartu Prakerja usia muda ini bisa memilih jenis, tempat, dan waktu pelatihan dengan lebih mudah.

Melalui keterangan tertulis yang diterima Ane dari GATRA, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni mengatakan, Tokopedia menyambut baik inovasi pemerintah soal program Kartu Prakerja yang akan dilakukan juga secara digital. Tokopedia, kata Astri, menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama untuk menjadi digital platform mitra pemerintah.

“[Melalui platform Tokopedia] nantinya masyarakat dapat melakukan pendaftaran sebagai penerima manfaat, termasuk penerima manfaat Kartu Prakerja digital,” kata Astri. Dengan begitu masyarakat calon penerima Kartu Prakerja bisa menggunakan dana insentif dari pemerintah, dengan cara mendaftarkan diri ke berbagai penyelenggara vokasi melalui aplikasi Tokopedia.

“Tokopedia akan mendukung program Kartu Prakerja dan menyinergikannya dengan Tokopedia Belajar,” kata Astri. Tokopedia Belajar merupakan salah satu produk Tokopedia untuk mempermudah pengguna untuk menemukan berbagai macam sarana edukasi, baik formal maupun informal, yang sesuai dengan minat, seperti kursus, bimbel, sertifikasi, pengembangan diri, dan lain sebagainya.

“Kami berharap sinergi ini dapat mendorong pencari kerja untuk menemukan dan mengembangkan minatnya melalui pemanfaatan teknologi,” ujarnya.

Saat membuka rapat terbatas soal program Kartu Prakerja di Kantor Presiden, 12 November lalu, Presiden Jokowi meminta agar program Kartu Prakerja dapat segera dijalankan pada awal tahun 2020. Presiden ingin para pencari kerja yang memiliki Kartu Prakerja ini dapat memilih secara langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang disiapkan.

“Mulai dari misalnya barista, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, mungkin programming, coding, dan kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta yang diprioritaskan," kata Jokowi.

Pemerintah kata Presiden, perlu tetap fokus pada dua hal terkait program Kartu Prakerja ini. Pertama, yakni mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa terserap dengan kebutuhan di dunia kerja dan dapat menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur.

Kedua, meningkatkan keterampilan angkatan kerja yang sudah ada agar semakin produktif dan memiliki daya saing. “Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah,” kata dia.

Menurutnya, reformasi sistem pun harus dimulai dari hulu, yakni dengan melakukan pembenahan pada sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang dapat disambungkan pada kebutuhan dunia usaha dan juga kebutuhan dunia industri. Jokowi juga meminta agar perusahaan swasta dan juga BUMN berperan serta dalam program ini. Sebab, perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki berbagai tempat pelatihan yang representatif.

Presiden juga meminta agar para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan pelatihan peningkatan keterampilan. “Ketiga baru BLK, saya kira BLK diberikan porsi sesuai yang sudah ada yang lalu saja, jangan ditambah lagi, selain para pencari kerja, korban PHK juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya,” ujar Jokowi.