Jakarta, gatra.net - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperhatikan Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan infrastruktur dan kaitannya dengan pencegahan bencana alam seperti banjir. Hal itu diungkapkannya saat menjadi Inspektur Upacara di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari ini. 

"Ada program mengatasi banjir, katakanlah di Jabodetabek dan sekitarnya, ini adalah suatu gambaran bagaimana pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah dari hulu sampai ke hilir," ujarnya di Jakarta, Senin (6/1).

Dia menjelaskan, minimnya ketersediaan infrastruktur berupa bendungan dan sistem drainase atau pembuangan massa air secara alami atau buatan juga merupakan faktor penyumbang penyebab banjir di beberapa wilayah di Jakarta, Tangerang, maupun Bekasi.

Baca Juga: Muhadjir Sebut Bantuan Banjir Tidak Hanya Fokus Jabodetabek

Di area tengah tidak tersedia bendungan-bendungan yang cukup untuk menampung dan memecah air dari atas sebelum masuk ke lowland. Terutama daerah Ibu Kota Jakarta, Bekasi, dan Tangerang tidak memilki sistem drainase yang cukup atau sistem untuk menyerap ke bawah ataupun mengalirkan ke laut. Belum lagi beberapa waduk yang mengalami pendangkalan.

Tak hanya wilayah Jabodetabek saja, Mendagri juga mengimbau agar seluruh Pemda dan masyarakat bersiap siaga menghadapi curah hujan yang tinggi sesuai perkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pasalnya, hujan dengan intensitas tinggi tersebut juga berpotensi menimbulkan bencana alam, seperti banjir.

"Kalau kita melihat dari BMKG, ini [hujan] bisa sampai Februari, Maret. Bukan hanya daerah Jabodetabek yang berpotensi terjadi banjir tapi daerah-daerah lain juga, [seperti] Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan, Sulawesi. Semua punya potensi [banjir]," imbuhnya.

Baca Juga: Ketua YLKI: Sah-sah Saja Warga Gugat Anies soal Banjir

Mantan Kapolri ini juga meminta seluruh Pemda memerhatikan anggaran dan membuat strategi pemetaan anggaran terkait penangan maupun pencegahan potensi bencana. Dengan demikian, dirinya ingin memastikan negara dan pemerintah hadir dalam setiap kebutuhan dan kesulitan masyarakat.

"Buat strategi penanganan banjir di daerah itu harusnya dipetakan daerah potensi banjir, baru hitung biayanya, baru masuk anggaran. Nanti diketok jadi anggaran penanganan banjir. Berikan kompensasi kepada mereka mulai dari bencana banjir, rumahnya banyak yang rusak, yang sudah selesai tergenang masih banyak lumpur, belum lagi dokumen-dokumen hilang atau rusak. Ini negara harus hadir," tambahnya lagi.