Jakarta, gatra.net - Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar berharap seluruh stakeholder serta elemen masyarakat bisa mencegah ancaman pelanggaran pemilu selama Pilkada 2020 mendatang.

 

"Memang butuh kerjasama semua pihak, Pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," katanya di Jakarta, Minggu (15/12).

 

Ia menegaskan, netralitas dan profesionalisme penyelenggara jadi pokok utama untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas. Komitmen penyelenggara Pilkada harus dijunjung tiggis sesuai amanat Undang-undang serta peraturan yang berlaku.

 

"Netralitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggara yaitu KPU maupun Bawaslu, karena kunci dari Pemilu yang sukses dan berintegritas ditopang oleh penyelenggara yang berintegritas pula," ujarnya.

 

Menurutnya, pengalaman Pilkada sebelumnya menunjukkan terdapat berbagai pelanggaran etik. Bahkan, terdapat beberapa kasus dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan penyelenggara.

 

"Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di daerah yang telah diproses oleh aparat penegak hukum," jelas Bahtiar.

 

Oleh karenanya, lanjut Bahtiar, pengawasan masyarakat serta kontrol dari awak media sangat diperlukan. Bahkan, ia meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih proaktif dan cepat memproses secara terbuka kasus-kasus dugaan pelanggaran etik yang mungkin terulang dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang.

---