Palembang, gatra.net – Kalangan dewan mengusulkan agar anggaran penyertaan modal bagi Badan Umum Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengalami penambahan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kinerja badan usaha penghasil pendapatan daerah tersebut.

Dikatakan juru bicara Fraksi PKS, Syaiful Fadli jika penyertaan modal bagi perusahaan daerah juga penting dalam upaya peningkatan pendapatan pemerintah. BUMD yang membutuhkan suntikan tambahan penyertaan modal diantaranya PT. Jakabaring Sport City (JSC), hotel Swarna Dwipa sekaligus Jamkrida. Penambahan modal diperlukan agar lembaga tersebut mengalami peningkatan kinerja,

“Fraksi kami menilai, butuhnya tambahan penyertaan modal, guna memberikan pendapatan yang lebih besar bagi pemerintah daerah,” ujarnya dalam pandangan fraksinya pada Paripurna DPRD Sumsel, Sabtu (15/12).

Sebelumnya, Ketua DPRD Sumsel, Anita Roeninghati menyebutkan pada rapat badan anggaran terdapat usulan penambahan penyertaan modal bagi beberapa BUMD yang membutuhkan pengembangan dan perbaikan kinerja, seperti halnya PT. JSC dan Jamkrida. Hal ini perlu dilakukan pemerintah guna meningkatkan pendapatan daerah agar lebih maksimal pada tahun-tahun berikutnya,

“Ada pembahasan di Komisi III, kebutuhan penambahan anggaran dibutuhkan BUMD agar kinerja lebih maksimal. Dewan mempertimbangkan hal tersebut,” ucapnya.

Sementara dalam pandangan fraksinya, Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan BUMD Sumsel perlu mendapatkan kajian mendalam. BUMD Sumsel perlu dijabarkan sebarapa besar kontribusinya kepada pendapatan daerah.

“Perlu kajian komperhensif untuk BUMD, agar lebih maksimal,” ucap Juru bicara Dedi Sepriyanto.

Sedangkan Fraksi Demokrat dalam pandangan fraksinya mengatakan terdapat komponen pendapatan daerah yang mengalami penurunan sehingga sangat perlu menjadi perhatian pemerintah, sekaligus memperbaiki kinerja dari BUMD. Necara keuangan milik BUMD Pemprov Sumsel perlu diaudit guna memperoleh kinerja keuangan dan susunan manajaemen kepemimpinan yang lebih baik,

“Butuh audit dan selektif dalam memilih jajaran komisioner dan pimpinannya,” ucap Juru Bicara Fraksi Demokrat, F Ridho.

Saat dikonfirmasikan hal ini, Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya masih enggan mengomentari usulan dan pandangan para fraksi terhadap BUMD tersebut.