Home Ekonomi Pemerintah Akan Buka Akses Ekspor Langsung dari NTT

Pemerintah Akan Buka Akses Ekspor Langsung dari NTT

Kupang, gatra.net - Potensi ekspor komoditas hasil pertanian asal Provinsi Nusa Tenggara (NTT), terutama komoditas hasil perkebunan, pertanian sangat besar. Namun disayangkan karena hasil bumi asal NTT tidak diekspor langsung melainkan harus melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Untuk itu Pemerintah akan berupaya membantu mengatasi masalah ini. “Kami bersama Pemprov akan berupaya agar bisa ada expor langsung dari Provinsi NTT. Beberapa kendala yang dihadapi saat ini Insya Allah bisa dicarikan solusinya salah satunya dengan mengundang investor ke NTT,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat melakukan pelepasan ekspor komoditas pertanian asal NTT di Pelabuhan Tenau, Kupang, Sabtu (14/12).

Dia menyebutkan penyebab utama kenapa ekspor komoditas perkebunan NTT melalui Surabaya, karena di Kupang - NTT tidak tersedia perusahan fumigasi.

“Ini penyebabnya. Selama ini negara tujuan ekspor komoditas pertanian unggulan asal Provinsi NTT seperti asam, kemiri, mete, biji gewang dan biji kakao terkendala fumigasi sebagai persyaratan ekspornya. Sementara jika eksportir mendatangkan kontainer khusus ini, tidak menutup biaya pengirimannya,” jelas Syahrul.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah beserta dengan instansi terkait dapat melakukan upaya-upaya penyelesaiannya. Seperti mencari investor yang mendirikan perusahaan fumigasi di Kupang atau pun dapat mendatangkan kontainer khusus tersebut.

"Penguatan di sektor investasi dan meningkatkan ekspor merupakan program Presiden Jokowi. Karena itu kita harus jalankan bersama termasuk ada expor langsung dari NTT. Kebijakan ini tentu juga dapat membuat para petani berupaya meningkatkan hasil, komoditas pertanian asal NTT bisa jadi tiga kali lipat," kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan Syarul Syahrul Yasin Limpo mengatakan NTT juga merupakan salah satu propinsi pemasok kebutuhan ternak sapi dalam negeri. Di tahun 2019, total kuota pengeluaran ternak sapi dari NTT sebanyak 63.878 ekor. Di bulan Desember 2019 masih tersisa 796 ekor yang akan diberangkatkan dengan Kapal Cemara Nusantara (tol laut) tujuan Jakarta dan Banjarmasin.

"Kami pastikan ternak sapi yang keluar dari NTT sudah bebas dari penyakit Anthraks, SE, dan Brucellosis. Sejumlah pemeriksaan fisik dan laboratorium telah dilakukan petugas karantina terhadap sapi- sapi tersebut. Sapi yang sehat akan dikeluarkan ikat pelepasannya sebagai jaminan sapi tersebut aman di konsumsi masyarakat Jakarta dan Banjarmasin," ujar Syahrul.

Mentan juga menjelaskan keuntungan yang di dapat pelaku usaha dan masyarakat secara umum dengan adanya program Tol Laut sangat bagus. Keuntungan Pertama dengan adanya kapal Cemara Nusantara yang dikhususkan sebagai ternak sapi, memberikan jaminan perlakuan secara animal walfare selama perjalanan di laut.

Kondisi kapal yang sangat animal walfare membantu untuk mngurangi potensi kematian pada ternak sapi dan mengurangi potensi penyusutan bobot sapi.

"Harga jual sapi- sapi asal NTT akan tetap terjangkau karena pemanfaatan Kapal Cemara Nusatara biaya pengiriman sapi telah disubsidi oleh pemerintah," ujar Syahrul Yasin Limpo.

Sementara itu Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil menambahkan pihaknya siap membantu mensertifikasi perusahaan fumigasi agar sesuai dengan standar persyaratan SKIM Audit Karantina yang telah diakui internasional.

“Kami siap membantu mensertifikasi perusahaan fumigasi agar sesuai dengan standar persyaratan SKIM audit Karantina yang telah diakui internasional. Kami akan upayakan agar bisa mengatasi hal ini tidak terlalu lama,” kata Ali Jamil.

Dia menyebutkan berdasarkan data dari sistem automasi perkarantinaan, ada 8 komoditas potensi ekspor asal NTT yang selama ini dikeluarkan melalui Surabaya, yaitu kopra, asam, kemiri, mete, vanili, biji gowang, SBW dan biji kakao.

"Sebenarnya tujuan 8 komoditas potensi ekspor ini adalah, Cina, Banglades dan India. Potensi ekspor yang tercatat ditahun 2019 ini mencapai Rp6477,78 miliar naik 21% dibanding tahun 2018 yang hanya mencapai Rp534 miliar," terang Jamil.

3379