Jakarta, GATRA Review.com - Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap menjadikan pembangunan desa sebagai program prioritas nasional. Beragam program desa digulirkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Tujuannya, untuk mempercepat pembangunan desa. Teranyar, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut, Kemendes PDTT berencana membuat program kawasan perdesaan berbasis jaringan.

Melalui program ini, sejumlah desa membentuk kawasan berbasis jaringan. Nantinya, desa-desa yang berada di kawasan berbasis jaringan dapat menjalin kerjasama antar-desa. Bahkan terbuka peluang antar-desa membentuk badan usaha mlik desa (BUMDes) bersama. “Tergantung masing-masing kerja sama antar-desa. Misalnya BUMDes bersama, itu berarti membuat satu badan hukum baru yang dibuat oleh antar-kepala desa,” ujar Halim saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan di Jakarta, awal November lalu.

Jika teralisasi, program kawasan perdesaan berbasis jaringan ini akan menjadi program baru yang digulirkan Kemendes PDTT di era Halim. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini mulai menjabat sebagai menteri Kemendes PDDT pada Oktober lalu, menggantikan Menteri Desa PDDT sebelumnya, Eko Putro Sandjojo.

Pada acara serah-terima jabatan sebagai menteri, Halim menyatakan dirinya akan menjalankan tugas untuk melaksanakan visi misi presiden. Terkait dengan program kerja Kemendes PDTT untuk lima tahun ke depan, Halim mengatakan akan melanjutkan program-program sebelumnya dan menuntaskan program-program yang belum selesai dikerjakan. “Kita tinggal membenahi apa yang perlu dibenahi dan meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan,” kata Halim di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Oktober lalu.

Mengentaskan 10.000 Desa Tertinggal

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi, mengungkapkan dalam menyusun program kerja, Kemendes PDTT berpijak pada mandat yang diberikan pemerintah. Untuk lima tahun ke depan, kementerian diberi mandat mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Juga mendorong 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Kemudian terkait pembangunan daerah tertinggal, mandatnya adalah mengentaskan 62 daerah tertinggal.

Di sektor transmigrasi, Kementerian diberi mandat mengembangkan 140 kawasan transmigrasi. “Inilah target-target kinerja yang memang menjadi pijakan bagi kami untuk menyusun program-program dan kegiatan Kementerian,” kata Anwar kepada Ryan Puspa Bangsa dari GATRA Review saat ditemui di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, awal Desember lalu.

Target-target tersebut, Anwar melanjutkan, dapat teralisasi dengan mesin birokrasi yang mengetahui secara konkret persoalan di lapangan dan berkompeten mengeksekusi segala program dan kegiatan yang sudah dirancang Kementerian. “Alhamdulillah, target lima tahun sebelumnya (2014–2019) tercapai. Tentunya target lima tahun ke depan tantangan juga semakin berat,” ujarnya.

Anwar menjelaskan penyusunan program harus tegak lurus dengan visi dan misi presiden. Di periode kedua ini, salah satu yang menjadi visi Presiden Jokowi adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Karena itu pengembangan SDM menjadi prioritas program-program Kemendes PDTT. Terutama program pengembangan SDM unggul yang ada di perdesaan. “Sehingga arah penggunaan dana desa ini pun, ini kita geser bukan semata-mata untuk infrastruktur, tapi adalah pengembangan sumber daya manusia perdesaan,” ujarnya.

Bentuk programnya, kata Anwar, antara lain menggelar kegiatan pelatihan SDM. Tujuan meningkatkan keterampilan masyarakat desa. Keterampilan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan di desa. Di Indonesia ada 74.954 desa. Desa-desa ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya ada desa yang karakteristiknya desa pertanian, ada desa wisata, ada pula desa pertambangan. “Artinya, bagaimana SDM yang kita kembangkan ini kompatibel dengan kebutuhan dari perdesaan-perdesaan yang ada di Indonesia,” ujar Anwar.

Dalam melaksanakan programnya, Kemendes tentu tidak sendirian melainkan bekerja sama dengan 19 kementerian. Tiap-tiap kementerian tersebut memiliki program di tingkat perdesaan. Misalnya Kementerian Ketenagaan Kerja dan Kepenterian Perindustrian yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) hingga di tingkat desa. “Tugas kami adalah mengorkestrasi, mengoordinasikan dari seluruh program-program di Kementerian,” ia menerangkan.

Akademi Desa 4.0

Masih terkait dengan pengembangan SDM unggul, Kemendes memiliki program Akademi Desa 4.0. Anwar menerangkan program ini merupakan program pembelajaran berbasis teknologi digital. Karena berbasis teknologi digital, peserta pelatihan Akademi Desa 4.0 dapat belajar di desanya. Tidak perlu mengikuti pelatihan di kota.

Materi pelajarannya dapat dengan mudah diunduh di YouTube dan aplikasi Ruang Desa. Isi materi beragam, mulai bursa inovasi desa, peluang bisnis usaha di desa, hingga mendirikan BUMDes. “Kami sudah menempatkan Akademi Desa 4.0 sebagai alternatif pembelajaran untuk masyarakat desa,” kata Anwar.

Kemendes juga memiliki program kerja sama dengan perguruan tinggi. Dari kerja sama ini bergulir berbagai program, di antaranya kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi diberi kesempatan melaksanakan KKN tematik di desa. Disebut tematik, karena program kegiatan KKN-nya disesuaikan dengan tema. Misalnya, tema kewirausahaan. Mahasiswa memberikan pembelajaran terkait kewirausahaan kepada masyarakat desa. “Dengan KKN tematik, saya yakin itu menjadi sebuah potensi yang bisa digunakan untuk mengedukasi, meliterasi masyarakat desa,” katanya.