Jakarta, gatra.net - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sepanjang 2018 hingga April 2019, terdapat 196 kasus konflik agraria di Indonesia yang telah ditangani.

"Dari 196 kasus yang ditangani Komnas HAM, kejadian tersebar di Sumatera Utara (21 kasus), Jawa Barat (18 kasus), DKI Jakarta (14 kasus), Jawa Timur (11 kasus), Jawa Tengah (10 kasus), Kalimantan Tengah (10 kasus), Riau (8 kasus) dan sisanya ada di 23 provinsi lainnya," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, di Jakarta, Rabu (11/12).

Taufan mengatakan, konflik tersebut terjadi di berbagai sektor dengan jumlah terbesar ada di perkebunan (53 kasus), infrastruktur (44 kasus), barang milik negara/BMN (41 kasus), kehutanan (14 kasus) dan pertambangan (11 kasus). 

Taufan menyebut selama 2019, Komnas HAM lakukan pemantauan guna menjaring usulan penyelesaian terkait konflik agraria. Bahkan, telah memetakan aktor konflik, penyebab, akar masalah dan ancaman pelanggaran HAM terkait konflik agraria, yang berdampak dan berujung pada penganiayaan, intimidasi, kriminalisasi hingga pembunuhan.

"Pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM menunjukkan permasalahan konflik agraria sebagai masalah mendesak. Konflik ada di 33 provinsi dengan luasan mencapai 2.713.369 hektare. Tercatat sebanyak 48,8 juta jiwa ada di kawasan hutan," katanya. 

Taufan memberikan satu kasus yang ditangani oleh Komnas HAM yakni sengketa lahan Urut Sewu, Kebumen. Kasus tersebut terjadi karena adanya sengketa lahan antara Petani Urut Sewu dengan TNI AD, dimana 1.125 hektare lahan sengketa di tiga kecamatan yaitu Ambal, Mirit dan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen yang dihuni lebih dari 2.500 KK.

"Kemudian adanya klaim Barang Milik Negara (Reg. No. 30709034) dan dikuasai TNI AD sebagai tempat latihan militer dan dipagar sepihak padahal lokasi lahan sudah dikelola petani dan beberapa memiliki sertifikat dan bukti kepemilikan tanah lain sejak 1963 -2018," ujarnya.