Jakarta, gatra.net - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi aturan mengenai batas usia minimal calon kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pada Pasal 7 Ayat (2) Huruf e menyebutkan, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun. Sedangkan untuk calon wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati minimal berusia 25 tahun.

Pemohon dalam uji materi ini ialah politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI), seperti Tsamara Amany, hingga Faldo Maldini.

"Mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Ketua Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat (11/12).

Sementara itu, politisi PSI Tsamara Amany didampingi kuasa hukum mengatakan kurang puas dengan putusan hakim konstitusi serta tidak mencerminkan semangat regenerasi. 

"Kami sedih karena kami menganggap ini adalah kekalahan untuk anak-anak muda Indonesia. Meskipun MK mengatakan, ini adalah open legal policy. Namun, kami masih belum bisa mendapatkan rasionalisasi mengapa usia tertentu dianggap lebih layak atau [beberapa] jabatan tertentu memiliki tanggung jawab yang lebih berat untuk usia tertentu," kata Tsamara di depan wartawan. 

Tsamara mencontohkan Faldo Maldini yang memiliki kapabilitas dan pengalaman berpolitik. Meski usianya masih terbilang sangat muda tetapi belum berusia sesuai kriteria undang-undang yakni 30 tahun. 

"Faldo sudah berkampanye di banyak tempat di Sumatra Barat dan tentu ada kerugian konstitusional di sini karena Faldo masih berusia 29 tahun. Kemungkinan besar, dengan putusan ini, Faldo tidak bisa maju ke Pilgub Sumatra Barat," tambahnya. 

Menurut Tsamany, putusan tersebut memupuskan harapan anak muda Indonesia yang ingin mengabdi untuk daerahnya. "Padahal kita tahu Indonesia akan segera menghadapi bonus demografi," tuturnya.

Tsamara juga menilai putusan ini justru bertolak belakang dengan usia minimal untuk menjadi anggota dewan atau legislator. Padahal, sambung Tsamara, menjadi wakil rakyat juga memiliki beban berat.