Jakarta, gatra.net - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Presiden Joko Widodo agar membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Inpres dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah SMP menyongsong sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.

 

Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengungkapkan bahwa sejak dibangunnya SD Inpres oleh Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto pada era Orde Baru, menyebabkan saat ini jumlah SD yang berjumlah 148.000 di Indonesia. Angka tersebut tidak dibarengi dengan jumlah sekolah jenjang selanjutnya yaitu SMP yang hanya berjumah 38.000. Sehingga, Retno mendorong agar Presiden Jokowi membangun SMP Inpres dalam rangka menyeimbangkan sekolah, khususnya dalam wacana PPDB Zonasi.

 

"Keberhasilan Pak Harto di era Orde Baru adalah membangun SD Inpres makanya SD saat ini sampai 148.000 dan Menurut saya, harusnya di era pak Jokowi ditingkatkan menjadi SMP Inpres dan saya rasa Pak Jokowi bisa membangun sejarah juga dengan mendirikan SMP Inpres," Ujar Retno saat ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Senin (9/12).

 

Lebih lanjut, Retno juga mengatakan bahwa dengan dibangunnya sekolah SMP, maka permasalahan perjenjangan pendidikan dari SD ke SMP bisa sedikit tertanggulangi apalagi dengan basis zonasi, jumlah sekolah haruslah menjadi kesiapan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga kelangsungan pendidikan di tanah air.

 

"Ya dengan dibangunnya SMP Inpres misalkan, setidaknya diharapkan hisa memenuhi setengah dari sekolah SMP yang sudah ada saat ini. Setidaknya mencapai 70.000 ribu SMP itu sudah ada. Nah untuk SMA itu nanti secara bertahap dilakukan sampai dengan SMK dimajukan," Jelas Retno.

 

Hal tersebut menjadi penting karena menurut Retno salah satu permasalahan yang dihadapi para peserta didik saat ini adalah kurangnya akses sekolah di beberapa daerah. 

 

"Saya contohkan di Jember ada 8 kecamatan yang tidak ada SMP. Di Bogor juga begitu ada sekitar 3 kecamatan yang tidak ada SMA dan SMP. Untuk itu akses sekolah harus terus didorong kedepan," Pungkasnya.