Jakarta, gatra.net - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menyebut masih adalah permasalahan yang menjangkiti para Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyebutkan beberapa poin yang dinilai masih menjadi masalah bagi ASN.

"Pejabat politik tidak bisa bekerja tanpa ASN, oleh karena itu harus kita usahakan untuk meraciknya," ujar Djohermansyah dalam sebuah acara diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12).

Djohermansyah menyebut hal pertama yang dianggapnya masih menjadi masalah bagi ASN adalah adanya mentalitas priyayi. "Jadi seolah ASN itu adalah yang berkuasa ya kan, itu enggak hilang-hilang sampai sekarang," ucapnya.

Lalu yang kedua adalah permasalahan soal buruknya pelayanan para ASN. "Pelayanan yang lamban. Kalau urusan bisa dipersulit ngapain dipermudah, itu dia punya filosofi kan repot dia kalau begitu," kelakarnya.

Baca juga: Oknum ASN Muaro Jambi Kembali Terjerat Kasus Narkotika

Kemudian yang ketiga adalah soal adanya praktik spoil atau kecurangan dalam rekrutmen. Untuk hal ini Djohermansyah mengapresiasi upaya perekrutan yang sudah menggunakan sistem CAT.

"Nah itu tadi sudah coba diracik dihindarkan dengan cara meritokrasi model CAT namanya untuk akses ASN, jadi itu siapa pun sekarang tidak bisa lagi masuk kalau tidak lolos CAT-nya," imbuhnya.

Selanjutnya disebutkan bahwa masih ada masalah dalam soal mutasi dan promosi di para kalangan ASN. Ia menyebut mutasi dan promosi terkadang masih dilakukan tidak sesuai dengan aturan main yang berlaku.

"Jadi itu bahkan mungkin kita lihat kan jual beli jabatan," ujarnya.

Baca juga: Bupati Merangin Ingatkan ASN Jangan Main Proyek

Kelima, Djohermansyah juga menyinggung masalah masih adanya praktik korupsi yang menjangkiti para ASN. Selain korupsi juga ada pungli. Meski untuk mengatasi pungli disebutnya sudah mulai ada langkah perbaikan melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar namun praktik pungli masih ditemukan.

Hal terakhir yang ia sebut sebagai permasalahan bagi para ASN adalah adanya politisasi birokrasi. Para ASN dinilai rawan diintervensi oleh para politisi. "Terutama para petahana pada waktu election time, pilkada," ujarnya.

Ia menyebutkan politisasi ASN cenderung dilakukan oleh para pemimpin petahana. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka petahana harus cuti sehingga tidak bersentuhan dengan birokrasi.

"Petahana saat mau ke periode kedua harus cuti. Itu sudah kita coba dan lumayan membantu, ASN lebih nyaman," katanya.