Batanghari, gatra.net - Inspektorat Batanghari, Jambi mengimbau seluruh Kepala Desa (Kades) jangan mempermainkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Jika hal ini dilakukan, siap-siap Kades berurusan dengan penyidik Inspektorat bahkan aparat penegak hukum.

"Pemeriksaan desa-desa telah dilakukan mulai Senin. Kita maunya ada efek jera. Dengan adanya kasus seperti ini yang sudah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH), saya imbau kepada aparatur desa dan ASN yang ada di Kabupaten Batanghari, jangan bermain dengan uang negara," kata Inspektur Batanghari Mukhlis dikonfirmasi gatra.net, Jumat (6/12).

Inspektorat Batanghari bertugas pada triwulan I adalah evaluasi Dana Desa (DD) berupa evaluasi APBDes. Kemudian pada triwulan II mengenai pelaksanaan kegiatan menggunakan DD. Lalu pada triwulan III dilakukan evaluasi penyerapan anggaran DD dan triwulan IV barulah pemeriksaan.

"Pengawasan aparat desa bisa dilakukan langsung Camat. Karena sebagian tugas Bupati telah dilimpahkan kepada Camat. Jadi, kata Mukhlis, segala sesuatunya dilimpahkan dari Kecamatan," ujarnya.

Mukhlis dengan tegas berkata, Inspektorat Batanghari akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum Kades dan ASN Batanghari yang mempermainkan uang negara.

"Kalau melanggar hukum, akan kita limpahkan ke APH. Karena ada selang waktu 60 hari untuk mengembalikan kerugian keuangan negara," ucapnya.

Apakah ada potensi permainan antara aparatur desa dengan oknum kecamatan? Ia menjawab belum bisa memastikan adanya korelasi jahat antara pihak desa dan pihak kecamatan.

"Kami belum bisa baca ya. DD ini kan cukup menggiurkan. Apalagi uang ini jumlahnya miliaran. Contoh Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, DD desa itu mencapai Rp3,6 miliar untuk satu tahun," katanya.

Ia mengakui sebagian Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dalam wilayah Kabupaten Batanghari masih lemah dalam pengelolaan DD. Terlebih lagi nilai DD sangat menggiurkan.

"Bagiamana uang negara bisa dimainkan. Tapi tunggu saja kami periksa. Kami tidak ada tedeng aling-aling. Contoh sudah ada kan. Terus terang saya total los saja. Seperti kasus matan Sekcam Maro Sebo Ulu saya total los," ujarnya.

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Batanghari, kata Muklis, setiap tahun melakukan kegiatan peningkatan SDM, berupa pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kepala Desa.

"Cuma yang harus kita perbaikan sekarang ini tetap SDM. Karena masalah moral yang banyak. Kepada masyarakat dalam pemilihan kepala desa, pilihnya kepada orang yang betul-betul membangun," ucapnya.