
Jakarta, gatra.net - Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi pernyataan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani yang mengatakan hingga saat ini, ia masih menemukan tindakan koruptif yang dilakukan pegawainya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
"Kalau kasus korupsi disektor pajak memang ada beberapa yang kami tangani. Dan terakhir yang kami umumkan ada kerjasama antara KPK, inspektorat kemenkeu dan dirjen pajak. Kalau memang Kemenkeu melihat ada persoalan lain, tidak menutup kemungkinan kerjasama seperti itu bisa dilakukan lagi," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam (3/12).
Menurut Febri harus ada yang lebih diprioritaskan terkait bagaimana upaya pencegahan melalui penempatan orang secara tepat dengan melihat integritas orang-orang tersebut atau rekam jejaknya. "Itu bisa juga dilakukan. Jadi kalau Menkeu sudah punya peta siapa orang-orang yang masuk dalam kategori merah, kuning, atau hijau maka tentu saja orang-orang yang diduga bermasalah tidak tepat menjabat posisi-posisi yang strategis. Kecuali rekam jejak mereka cukup clear," jelasnya.
Febri menambahkan ini sangat penting dilakukan marena direktorat pajak ini salah satu institusi yang sangat vital yang berkontribusi sangat signifikan uuntuk penerimaan negara. "Jadi kita perlu membutuhkan orang-orang yang bekerja untuk bangsanya secara utuh dan tak mementingkan kepentingan pribadi dengan menerima suap atau gratifikasi," pungkasnya.
Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan selama kepemimpinannya sebagai Menkeu, setidaknya ada dua kasus tindak pidana korupsi yang sangat berat terjadi di Ditjen Pajak. Kasus itu antara lain, adanya petugas pemeriksa wajib pajak yang melakukan tindak korupsi dan kepala kantor pajak yang berperan sebagai mafia pajak.
"Kita punya dua extreme case dan saya jengkel soal itu. Itu betul-betul menakutkan kita karena nila setitik. Itu membuat kita disaksikan masyarakat 'oh kalau pajak memang identik begitu dari dulu, itu terjadi di semua KPP'. Kan kesel. Padahal 349 KPP kerja bener hanya karena satu semua persepsi jadi begitu. Saya selalu kesel banget soal itu," katanya usai acara "Hari Antikorupsi Sedunia", di Kantor DJP, Selasa (3/12).