Jakarta, gatra.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan, hingga saat ini, ia masih menemukan tindakan koruptif yang dilakukan pegawainya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hal itu menyebabkan citra pegawai di DJP turut tercoreng. 

Untuk mengatasi hal itu, saat ini Sri Mulyani tengah berfokus melakukan pembersihan birokrasi di tubuh DJP dan Kemenkeu secara keseluruhan.

"Jadi dalam konteks sekarang sedang bersihkan birokrasi agar semakin bersih, Kita lihat beberapa failed. Ada di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang masih terjadi korupsi," katanya usai acara "Hari Antikorupsi Sedunia", di Kantor DJP, Selasa (3/12).

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memberikan sanksi paling berat, yaitu memecat langsung pegawai yang terlibat tindak pidana korupsi. Meski, Sri Mulyani menuturkan, pemecatan langsung membutuhkan proses panjang. Hal ini harus menuruti peraturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"Jadi, kalau dibilang PP 53 menghalangi kita, [gunakan] cari cara lain aja. Kalau Bu Irjen dan Pak Sekjen datang menyampaikan ke meja saya [soal tindakan pemecatan pegawai yang koruptif] itu, sudah berapa lama prosesnya. Saya di situ sudah jengkel," katanya.

Sri Mulyani menambahkan, selama kepemimpinannya sebagai Menkeu, setidaknya ada dua kasus tindak pidana korupsi yang sangat berat terjadi di Ditjen Pajak. Kasus itu antara lain, adanya petugas pemeriksa wajib pajak yang melakukan tindak korupsi dan kepala kantor pajak yang berperan sebagai mafia pajak.

"Kita punya dua extreme case dan saya jengkel soal itu. Itu betul-betul menakutkan kita karena nila setitik. Itu membuat kita disaksikan masyarakat 'oh kalau pajak memang identik begitu dari dulu, itu terjadi di semua KPP'. Kan kesel. Padahal 349 KPP kerja bener hanya karena satu semua persepsi jadi begitu. Saya selalu kesel banget soal itu," imbuhnya.