Sragen, gatra.net-Stimulan dana rehab rumah tidak layak huni (RTLH) secara kontinyu di Kabupaten Sragen sangat diharapkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Sedikitnya ribuan keluarga masih hidup melarat.

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengatakan jumlah rumah tidak layak di wilayahnya mencapai 260 ribu unit. Bantuan stimulan rehab rumah mengalir dari pemerintah pusat, pemprov dan dianggarkan di APBD Kabupaten. Pada penyerahan bantuan di rumah dinasnya pada Senin (2/12/2019) sore, pemerintah pusat melalui Dinas Sosial Sragen menyalurkan bantuan rehab 100 rumah yang tersebar di enam kecamatan, yakni Kalijambe, Plupuh, Gemolong, Gesi, Sukodono dan Jenar. Stimulan dana per penerima Rp 15 juta.

"Sedikit sekali (bantuan rehab 100 rumah) jika dibandingkan jumlah rumah kurang layak di Sragen. Angka yang dilaporkan mencapai 260 ribu unit. Bantuan itu datang dari pemerintah pusat, provinsi dan APBD kabupaten. Butuh percepatan pengentasan kemiskinan," lanjutnya.

Dalam penyampaiannya ke penerima bantuan, Yuni, sapaan akrabnya, meminta mereka mencegah pungutan liar. Aturannya, bantuan itu disalurkan tanpa potongan. "Ketua kelompok harus bertanggung jawab. Misalnya ada oknum minta bagian, laporkan!" katanya.

Kepala UPT Penanganan Kemiskinan sekaligus Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sragen, Nunuk Sri Rejeki menjelaskan bantuan tersebut turun mepet akhir tahun anggaran. Sisa sebulan masa pengerjaan, lanjutnya, pihaknya mendampingi intens supaya selesai tepat waktu.  "Berdasarkan proposal, langsung diseleksi dan diproses. Kita dikejar waktu karena kepastian bantuan turun pada Agustus lalu," katanya.

Penerima bantuan asal Gemolong, Samin (75) mengaku menyiapkan modal rehab dari kantong sendiri. Bantuan dari pemerintah bersifat stimulan. "Renovasi rumah butuh uang banyak. Rp 15 juta enggak cukup. Ganti dinding tembok dan memasang lantai keramik," katanya.