Purbalingga, Gatra.com – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purbalingga responsif dengan inovasi teknologi di bidang pelayanan publik. Caranya, yakni dengan mengusai teknologi dan terus membuat terobosan baru.

Menurut dia, kemajuan teknologi dan cara kerja birokrasi juga harus berubah. Inovasi teknologi harus bisa mempermudah, bukan mempersulit pekerjaan.

Kemajuan teknologi adalah instrumen untuk mempercepat penyelesaian masalah. Masalah saat ini harus kita selesaikan dengan smart shortcut yang lebih cepat, lebih efisien dan lebih memberikan dampak yang luas.

“Saat ini, kita berada di dunia yang berubah dengan cepat, yang sangat berbeda dengan dua puluh, tiga puluh atau empat puluh tahun yang lalu. Revolusi industri jilid ke-4 telah mendisrupsi segala lini kehidupan, bukan hanya cara dalam berkomunikasi tapi juga dalam cara mengelola pemerintahan,” ucapnya, membacakan amanat Presiden RI, Joko Widodo, dalam upaca Hut Korpri, di Pendapa Dipokusumo, Jumat (29/11).

Di sisi lain, persaingan antarnegara juga semakin sengit untuk berebut teknologi, berebut pasar dan memperebutkan talenta-talenta hebat yang digunakan untuk memajukan negaranya. Dalam menghadapi perubahan dan persaingan itu, Korpri tidak boleh takut. 

“Kita harus menghadapi persaingan itu dengan cara-cara baru, dengan terobosan-terobosan baru. Kecepatan, kreativitas dan inovasi adalah kunci. Cara-cara lama yang monoton, yang tidak kompetitif tidak bisa diteruskan lagi,” ujarnya.

Sebab itu, ia mengajak seluruh anggota korpri untuk berubah, melakukan reformasi secara berkelanjutan. Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linear, dan tidak ada lagi kerja rutinitas. 

Korpri harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, cepat beradaptasi dengan perubahan.

“Saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus menerus bergerak mencari, terobosan, terus menerus melakukan inovasi. Pelayanan yang ruwet, berbelit-belit dan yang menyulitkan rakyat, harus kita pangkas. Kecepatan melayani menjadi kunci reformasi birokrasi,” ujarnya. 

Masa kini, sekedar melayani saja sudah tidak cukup, pelayanan yang diberikan harus baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan.

“Tugas birokrasi adalah memastikan rakyat terlayani dengan baik serta program-program pembangunan betul-betul terdelivered, dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sekedar melayani saja sudah tidak cukup, pelayanan yang diberikan harus baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan,” ucapnya.

Sebab itu, Korpri harus mengurangi kegiatan seremonial yang sifatnya rutinitas dan lebih meningkatkan produktivitas serta berorientasi pada hasil. Orientasi birokrasi harus betul-betul berubah, bukan lagi berorientasi pada prosedur, tapi lebih berorientasi pada hasil nyata.

Pada kesempatan kali ini, Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Purbalingga juga memberikan bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada empat kepala keluarga masing-masing Rp12 juta, santunan-santunan lain serta penyerahan hadiah berbagai lomba memperingati HUT Ke-48 Kopri.