
Semarang, Gatra.com - Pengamat ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata, Angelina Ika Rahutami menilai Government Expernditure tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah hingga 7% seperti apa yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Sebab kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan PDRB adalah 7,28% dan cenderung menurun," ujar dosen dan juga peneliti di fakultas ekonomi dan bisnis ini saat dihubungi Gatra.com, Jumat (22/11).
Menurut Ika, pemerintah harus lebih memperhatikan pertumbuhan yang berkualitas dan menyebar, dengan cara menjaga kualitas pertumbuhan di Jawa Tengah, dengan menggunakan sisi human capital, dan social capital.
"Ini yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Misalnya melalui program pendidikan sekolah, melalui program rumah sakit tanpa sekat. Ini perlu sungguh sungguh dijadikan focus pendanaan pemerintah, sebab sekolah juga perlu memperhatikan kebutuhan industri," ujar Ika.
Untuk itu, regionalisasi yang dilakukan Jawa Tengah harus diwujudkan melalui sektor sektor penting dan didorong untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi.
"Secara sektoral, komposisi di Jawa Tengah nyaris tidak berubah. Manufaktur menyumbang kontribusi terbesar yakni 34,8%, perdagangan dan pertanian sekitar 14%. Untuk itu kawasan ekonomi perlu benar-benar diarahkan untuk mendukung sektor manufaktur," ujarnya.