Semarang, gatra.net - Anggota DPRD Jawa Tengah (Jateng) menyatakan penggunaan dana desa tidak ada masalah karena masyarakat sudah paham.

Menurut anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Jateng, Romli Mubarok, masyarakat sudah paham ada dana desa dari APBN untuk membiayai pembangunan di desa. “Di Jateng tidak ada masalah penggunaan dana desa karena dilakukan musyawarah sehingga tidak ada penyimpangan yang sampai proses hukum,” katanya, Selasa (19/11).

Penggunaan dana desa, lanjut anggota dewan dari Fraksi PKB, antara lain untuk betonisasi jalan desa, jalan menuju ke sawah sehingga memudahkan masyarakat melakukan aktivitas.

Dengan kondisi infrastruktur jalan yang baik itu, geliat ekonomi masyarakat desa meningkatkan karena distribusi barang dan hasil pertanian antardesa menjadi lancar.

“Dari hasil kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Kecamatan Ngaringan, Geyer Kabupaten Grobogan perekonomian masyarakat bangkit,” ujar Romli.

Sejumlah desa, menurutnya, juga telah mencanangkan sebagai desa mandiri karena adanya dukungan infrasruktur jalan yang baik.

Selain dana desa, lanjutnya, guna mendukung pembangunan desa, Pemerintah Provinsi Jateng juga memberikan bantuan dana keuangan desa. “Manfaat dana desa sangat besar untuk meningkatkan kesejahetraan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jateng jumlah desa sebanyak 7.809 desa yang tersebar di 29 kabupaten.

Sedangkan untuk enam daerah yakni Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Solo, dan Kota Pekalongan tidak menerima dana desa.