Jakarta, gatra.net – Menyikapi kekosongan sejumlah pejabat eselon 1 hingga 4 di kementerian  Kelautan dan Perikanan (KKP), Penasihat Kebijakan Pusat Kajian Transformasi Kebijakan (Transformasi), Abdul Halim mengatakan lowongnya sejumlah pos direktur dan dirjen menyebabkan perizinan di sektor perikanan menjadi terhambat.

"Sampai saat ini, belum ada Direktur Perizinan dan Kenelayanan di KKP masih Plt (pelaksana tugas). Kedua, Direktur Sumberdaya Ikan masih Plt juga," katanya dalam acara diskusi di Bakoel Koffie, Jakarta, Selasa (19/11).

Halim mencontohkan kedua direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tersebut berperan dalam mengeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang membutuhkan tiga jenis dokumen, yaitu buku kapal perikanan, hasil pengecakan ukuran kapal, dan laporan pajak.

"Terkait ini, saya kira Menteri Kelautan dan Perikanan harus melakukan terobosan penyederhanaan perizinan di bawah Ditjen Perikanan Tangkap," katanya.

Sehari sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengungkapkan masih terdapat 151 jabatan eselon 1-4 yang masih kosong dan saat ini masih sosok pejabat yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut.

"Kita akan mengisi kekosongan 151 orang eselon 1-4. Kehebatan KKP tergantung siapa saja yang diisi," kata Edhy di Menara Kadin Jakarta, pada Senin (18/11).