Jakarta, gatra.net - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menghimbau kepada para pemerintah daerah yang hadir dalam sosialisasi transfer ke daerah serta dana desa, tahun anggaran 2020, untuk lebih hati-hati dalam menggunakan Dana Desa. 

Mengingat adanya desa fiktif atau desa yang sebenarnya tidak ada, tapi masih tetap menerima aliran dana dari transfer daerah, yang sempat disinggungnya beberap waktu lalu.

"Hari-hari ini kita bicara desa fiktif ada kan? Desa siluman. Desa yang memang saya tidak terlalu peduli jumlahnya, tapi ini kan menggambarkan fenomena," kata Menkeu saat memberikan sambutan, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP), Jakarta, Kamis (14/11).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelakan, dana desa yang sekarang ini ditransfer langsung ke daerah dan desa, membuat sejumlah orang atau oknum yang memanfaatkan untuk sesuatu yang diluar dari aturan yang ada.

Sri Mulyani menyebut Kemenkeu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa (Kemendes) dan Pembangunan Daerah Tertinggal, saat ini juga tengah merapikan kembali basis data penerima dana desa. Jika nanti menemukan lagi adanya kejanggalan, maka akan langsung membekukan dana desa tersebut.

"Kalau ada daerah yang ketahuan lagi ada dana desa yang ternyata desanya tidak legitimate, ya kita bekukan. Kalau sudah terlanjur transfer, ya kita ambil lagi, melalui siapa? Ya pemerintah daerah nya dong," katanya.

Sri Mulyani juga meminta kepada kepala daerah yang hadir untuk lebih mengenal daerah kepemimpinannya. Begitupun dengan dana desa, hingga dana kelurahan yang dikucurkan ke daerah otoritasnya.

"Jadi sebetulnya lurah dan desa semua mendapatkan dan itu berarti pada level grass root ada dana yang ditransfer langsung," katanya.