Jakarta, gatra.net - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama (BTP) disebut bakal mengisi kursi pimpinan satu di antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Atas kabar tersebut, Partai Demokrat turut buka suara jika memang benar Ahok, sapaan karib eks gubernur itu, dipilih menjadi bos perusahaan pelat merah.

Wakil Ketua Demokrat, Syarifuddin Hasan menjelaskan, dalam mengangkat pejabat pemerintah ada banyak kriteria yang harus diperhatikan, satu di antaranya menyangkut integritas. Integritas itu, kata Syarif, bisa juga dilihat dari perilaku yang bersangkutan.

Wakil Ketua MPR itu juga mengatakan, meski wewenang eksekutif bisa mengangkat siapa pun jadi bos perusahaan BUMN, tetap harus ada pertimbangan lagi. Syarif pun memberi contoh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berpandangan bahwa eks narapidana tak boleh maju mencalonkan diri. Contoh tersebut merupakan sikap bahwa negara harus selektif dalam memilih pemimpin.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimana pun. Tapi manakala berbicara tentang kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata Syarif saat ditemui di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

Meski nama Ahok disebut datang dari rekomendasi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Syarif tak bisa memastikan apakah rekomendasi itu kuat atau tidak. Menurutnya, pemilihan posisi Ahok itu harus tetap dilihat dari integritasnya dalam memimpin.

"Soal kuat atau tidak kuatnya itu kan tergantung dari yang mengeluarkan, apalagi kalau seorang presiden. Tetapi lagi-lagi kita terikat kepada apa yang dikatakan integritas dan behavior (perilaku), integritas di dalam memimpin bangsa ini. Saya pikir itu," tandasnya.

Dilansir Antara, Ahok datang ke kantor Kementerian BUMN pada Rabu (13/11) sekira pukul 09.38 WIB. Ia diundang oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk membicarakan pengelolaan BUMN ke depan. Ahok meninggalkan kantor Kementerian BUMN pukul 10.50 WIB.

Dalam pertemuannya yang berlangsung sekira satu setengah jam itu, Ahok mengaku siap untuk dilibatkan mengelola di salah satu BUMN. Namun ia belum berkenan untuk mengemukakan lebih jauh terkait posisinya nanti.

"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," tegas Ahok.

Politikus PDI Perjuangan itu disebut akan menempati jabatan penting dalam BUMN pada November atau Desember tahun ini. "Mungkin nanti Desember, atau November saya tidak tahu, mungkin tanya ke Pak Menteri," ujar Ahok.

Sebelumnya, Erick Thohir sudah menyerahkan nama-nama calon direksi untuk tiga BUMN yaitu Bank Mandiri, BTN, dan Inalum.

"Kemarin kan saya sudah sampaikan ada TPA yang menentukan posisi direksi BUMN, yang sudah diputuskan untuk Bank Mandiri dan BTN. Hari ini kita ajukan Inalum, nanti tunggu keputusannya mungkin satu dua hari," kata Erick.

Presiden Jokowi melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) akan menentukan sejumlah direktur utama (dirut) perusahaan BUMN yang saat ini tengah lowong, setelah terjadi penunjukan beberapa dirut BUMN yang masuk Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.